REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Jelang tutup tahun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menggelar Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) Triwulan IV Tahun 2019. Ajang silaturahmi, koordinasi dan komunikasi yang dikemas secara informal antara Gubernur Jabar Ridwan Kamil dengan 27 Bupati/Wali Kota se-Jabar untuk membahas refleksi akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Menurut Emil, selain mengevaluasi kegiatan satu tahun belakangan, Kopdar ini juga membahas rencana program 2020. Antara lain, fokus pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.
Menurut Emil, Pemprov Jabar juga akan mengevaluasi kurikulum SMK bekerja sama dengan perusahaan agar muncul link and match antara Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Emil pun meminta kepada bupati dan wali kota agar mewajibkan industri di daerahnya untuk memiliki sekolah atau tempat pelatihan bagi lulusan SMK.
"Mohon bupati/wali kota wajibkan ada sekolah atau teaching factory di pabrik. Jangan kasih izin (perusahaan) kalau tidak ada konsep yang akan dimulai tahun 2020 ini," katanya.
Emil menegaskan, kalau pabriknya memenuhi, maka pajaknya akan dikurangi. Ini adalah upaya kita meningkatkan SDM dan mengurangi pengangguran khususnya SMK.
Emil pun mengingatkan para bupati/wali kota untuk menjalankan arahan Presiden untuk memudahkan perizinan investasi khususnya sektor manufaktur.
Pilkada serentak tahun 2020 pun ikut masuk dalam pembahasan. Emil meminta kepada delapan daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun depan untuk mempertahankan kondusivitas Jabar.
Terkait sektor pariwisata, Emil berharal, daerah memaksimalkan potensi pariwisata lokal. "Maksimalkan potensi yang ada karena karena kekuatan ekonomi Jabar yaitu industri manufaktur dan pariwisata," kata Emil.'
Melalui Kopdar yang rutin digelar ini, Emil pun yakin bahwa tahun 2020 Jabar akan lebih maju karena pertemuan para kepala daerah ini berdampak positif bagi percepatan pembangunan.
"Kopdar ini 'kan gagasan baru yang sebelumnya tidak ada, ternyata diapresiasi oleh semua (kepala daerah). Insyaallah 2020 Jabar akan lebih maju dengan Kopdar ini," kata Emil.
Pasalnya, kata dia, kekompakan antara seluruh kepala daerah merupakan kekuatan terbesar dalam upaya pembangunan di Jabar.
"Yang saya amati setahun pertama (memimpin) ini, frekuensi (kekompakan) masih belum sempurna. Tapi saya yakin kalau kita rutinkan (Kopdar), semua lancar karena kekuatan terbesar kita, (adalah) kita kompak membangun bersama-sama," katanya.
Emil mengatakan, beberapa program yang dievaluasi dalam Kopdar di pengujung 2019 ini antara lain hilangnya aspirasi kab/kota selama proses pengajuan. Oleh karena itu, dalam pertemuan itu, disepakati pembentukan Desk Bantuan Gubernur yakni sebuah unit di bawah naungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar.
"Desk ini sudah dilakukan di DAK (Dana Alokasi khusus) sehingga makin lama pembangunan di Jabar makin lancar dan aspirasi dari kota/kabupaten juga makin mudah dan terlacak kemacetannya dimana," katanya.