REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tarif jalan layang sepanjang 38.kilometer (km) yang membentang di aras Tol Jakarta-Cikampek masih dibahas pemerintah.
"Penentuan besaran tarif merupakan kewenangan pemerintah," kata Dirut PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek (JJC) Djoko Drijono kepada pers saat meninjau peresmuan jalan layang itu pada Rabu petang.
JJC selaku operator jalan tol yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia itupun menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah (Kementerian PUPR dan BPJT) mengenai besaran tarif yang akan diberlakukan.
Djoko dan Direktur Operasi JJC Biswanto bersama Corporate Communication and Community Development PT Jasa Marga Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Dwimawan Heru Santoso mengajak media menjajal jalan layang itu.
Djoko mengemukakan, uji fungsi telah dilakukan terhadap konstruksi jalan itu. Uji fungsi itu untuk mendapatkan Sertifikat Layak Operasi (SLO) sebelum diresmikan dan dioperasikan.
"Dari uji fungsi itu, memang masih ada yang harus diperbaiki. Tentu kami perbaiki, " katanya.
Misalnya kelengkapan rambu dan marka jalan. Selain itu menyangkut rescu, derek, kerja sama dengan rumah sakit serta kendaraan patroli. Mengenai "rest area", dia mengatakan, sampai sekarang tidak ada. Umumnya "rest area" di jalan tol untuk jarak 50 kilometer, namun tol layang ini hanya 38 kilometer.
Namun pihaknya sudah menyiapkan SOP untuk keadaan darurat. Antara lain parkir darurat (emergency), putar arah (u turn) dan lawan arus (contra flow). Di sepanjang tol layang itu terdapat delapan bukaan yang bisa untuk mengakses "rest area" di jalan tol bawah. Antara lain di KM 50 arah Cikampek dan KM 06 arah Jakarta.
Terkait investasi, dia menjelaskan, jalan tol layang ini berada di atas tol Cikampek ruas Cikunir hingga Karawang (Jawa Barat). Masih dengan dua lajur, sedangkan di bawahnya, yakni Tol Jakarta-Cikampek masing-masing empat jalur.
PT Waskita Karya menggandeng Acset menjadi kontraktor pembangunan jalan tol layang ini. Investasi yang digelontorkan mencapai Rp16,2 triliun, Rp13,5 triliun di antaranya untuk konstruksi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika