REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat sepakat jika penyelenggaraan Pilpres dan Pileg dilaksanakan secara terpisah. Sikap belogo mercy itu tak lepas dari banyaknya korban jiwa dalam penyelenggaraan pemilu 2019 lalu.

"Karena banyak tuduhan pemilu kemarin dianggap terlalu panas dan memakan banyak korban penyelenggara Pemilu," kata Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon daalm keterangan resmi di Jakarta, Rabu (4/12).

Dia mengatakan, Demokrat berpendapat salah satu solusi menghindari jatuhnya korban jiwa adalah kembali memisahkan penyelenggaran Pileg dan Pilpres. Jansen melanjutkan, revisi UU Pemilu kini sedang diperjuangkan partai di dalam parlemen.

"Bukan seperti kemarin pileg pilpres dibuat bareng karena ini ibarat satu resepsi untuk dua perkawinan," katanya.

Dia mengatakan, pelaksanaan Pilpres dan Pileg secara serentak awalnya dipikir akan membuat efisien dan menekan biaya. Namun faktanya ternyata sebaliknya. "Satu jenis pemilu saja sudah buat panas apalagi dua  jenis pemilu digabung sekaligus," katanya.

Dia mengibaratkan, mobil yang terlalu panas hingga harus diperiksa mesin atau sistemnya. Pemeriksaan itu, sambung dia juga harus dilakukan secara menyeuiruh.

"Jadi sistem yang membuat panas inilah yang kita perbaiki karena kadang sumber panas itu dari sana," katanya.

Demokrat, dia mengatakan, sepakat dengan hasil Musyawarah Nasiona (Munas) Golkar yang menghasilkan sejumlah rekomendasi politik. Salah satu rekomendasinya adalah perubahan Undang-Undang Pemilu terkait pemisahan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg.

Ikuti Whatsapp Channel Republika