Rabu 04 Dec 2019 15:19 WIB

Airlangga di Ambang Terpilih Secara Aklamasi

Mundurnya Bamsoet peluang untuk Airlangga terpilih jadi ketum Golkar secara aklamasi.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan sambutan saat acara Musyawarah Nasional ke-10 Partai Golkar, di Jakarta, Selasa (3/12).
Foto: Thoudy Badai_Republika
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan sambutan saat acara Musyawarah Nasional ke-10 Partai Golkar, di Jakarta, Selasa (3/12).

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Arif Satrio Nugroho, Febrianto Adi Saputro, Nawir Arsyad Akbar

Calon Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto menyebut dukungan dari para Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang disampaikan saat Musyawarah Nasional (Munas) Golkar sudah sesuai espektasinya. Hingga Rabu (4/12) siang, belasan DPD tingkat I sudah menyampaikan dukungan ke Airlangga dalam rangkaian pandangan umum. Para pimpinan DPD I ini juga membawa serta DPD II di wilayah mereka masing-masing.

Baca Juga

"Jadi sudah sesuai dengan apa yang disampaikan didalam rapimnas sesuai dengan apa yang disampaikan dalam pertemuan dengan DPD-DPD II dan I dan ini secara formal disampaikan di dalam munas," kata Airlangga, Rabu.

Airlangga menyebut, sepanjang pandangan umum, sepertiga dari keseluruhan pemilih sudah menyuarakan dukungan pada dirinya. Mereka yang mendukung, artinya menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang disampaikan oleh Airlangga Hartarto pada hari ini.

"Dari sepertiga itu mereka menerima LPJ dan menyampaikan aspirasi meminta saya mencalonkan kembali dan diusung di dalam munas," ujar dia.

Meski sudah mengantungi dukungan, Airlangga tak mau buru-buru memastikan dirinya akan terpilih sebagai Ketua Umum Golkar periode 2019-2024 secara aklamasi. Ia masih menunggu pandangan dari 34 daerah.

photo
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (kanan kedua), bersam Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) dan Ketua Penyelenggara Munas Golkar Melchias Marcus Mekeng (kiri) membuka acara Musyawarah Nasional ke-10 Partai Golkar, di Jakarta, Selasa (3/12).

Setelah Airlangga memaparkan LPJ, satu persatu Ketua DPD Tingkat I mulai menyampaikan dukungan pada Airlangga Hartarto untuk kembali duduk sebagai Ketua Umum Golkar. Ketua DPD Sulawesi Utara Tetty Paruntu dalam pandangan umumnya menyampaikan dukungan untuk Airlangga.

Ia menyebut, 15 DPD II di Sulawesi Utara menyetujui Airlangga untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum. Bahkan, Tetty mendorong Airlangga untuk menjadi capres pada 2024.

Ketua DPD Jabar Dedi Mulyadi menyebutkan, 27 DPD II di Jabar bulat mendukung Airlangga. "Airlangga harus bersedia jadi ketum dipilih dan ditetapkan," ujar dia.

Ketua DPD Sumatra Utara Ahmad Doli Kurnia juga menegaskan dukungan untuk Airlangga. Ia menegaskan, 33 kabupaten/kota juga mendukung Airlangga kembali menjabat sebagai orang nomor satu Golkar.

"Kita utamakan ketum kita Bapak Airlangga Hartarto," ucap Doli.

Dari Gorontalo, Rusli Habibie menegaskan dukungan enam Ketua DPD Golkar se-Gorontalo untuk mendukung Airlangga. "Memohon kepada beliau bersedia kami calonkan lagi jadi ketum. Kami akan berusaha beliau jadi calon presiden 2024 agar kita tidak habiskan waktu mendorong kader lain," ujarnya.

Ketua DPD NTT Melki Laka Lena menyebut, 22 dukungan DPD tingkat II di NTT turut mendukung Golkar. Tak berbeda, Ketua DPD Papua Klemen Tinal juga menggelontorkan 30 suara untuk mendukung Bamsoet.

"1.000 persen," ujarnya.

Dukungan juga diberikan Ketua DPD Sumsel Alex Noerdin, Ketua DPD Kalimantan Barat Nursyam, Papua Barat, Bengkulu dan Maluku Utara. Dukungan dukungan itu disampaikan saat Pemandangan Umum, setelah Airlangga menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, bila seluruh DPD dalam pandangan umum Munas Golkar pada Rabu (4/12) mendukung Airlangga Hartarto, maka aklamasi bisa dilakukan segera.

"Kemungkinan hari ini (aklamasi), walaupun penetapannya bisa dilakukan pada besok," ujar Ace yang juga loyalis Airlangga di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (4/12).

Ace mengatakan, pandangan-pandangan ketua dewan pimpinan daerah dan organisasi Golkar pada Rabu ini menyatakan dukungan kepada Airlangga, maka pandangan akan dijadikan dasar pada sidang paripurna setelahnya. Bila dukungan itu bulat, maka Airlangga akan diaklamasi untuk kembali menjabat sebagai ketua umum Golkar.

"Memberikan satu keputusannya nanti kecenderungannya aklamasi," kata Ace.

photo
Tiga bakal calon ketua umum Golkar, Bambang Soesatyo, Indra Bambang Utoyo, dan Agun Gunandjar, berbicara soal pengunduran diri mereka di Rumah Makan Sate Khas Senayan, Pakubuwono, Jakarta Selatan, Selasa (3/12) sore.

Sementara itu dari loyalis Bambang Soesatyo (Bamsoet), Darul Siska menilai aklamasi tergantung dari proses pandangan umum yang saat ini sedang berjalan. Lagipula, ia menambahkan, di dalam tata tertib munas dan tata tertib pemilihan ada atuan yang mengatur bagaimana seseorang dikatakan aklamasi.

"Kalau kemudian proses pencalonannya hanya satu bakal calon yang memenuhi dukungan 30 persen, atau sudah ada bakal calon yang memperoleh lebih dari 50 persen, maka dia dinyatakan terpilih secara aklamasi," katanya.

Menanggapi kondisi ini, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai peluang Airlangga terpilih secara aklamasi semakin terbuka lebar. Apalagi, pesaing utama, Airlangga, yakni Bamsoet telah mengundurkan diri.

"Nampaknya (Airlangga) akan melenggang mulus untuk terpilih menjadi Ketum Golkar secara aklamasi tanpa ada lawan tanding yang sepadan, yang secara terbuka berani melawan Airlangga," ujar Pangi kepada Republika, Rabu (4/12).

Mundurnya Bamsoet dari calon Ketua Umum Partai Golkar, menurut Pangi, juga bukan merupakan sebuah kejutan. Pasalnya, ia tidak pernah benar-benar secara terbuka menyatakan maju untuk menghadapi Airlangga.

"Dari awal memang Bamsoet setengah hati dan tidak berani head to head atau tanding secara terbuka dengan Airlangga Hartato, jadi kita tidak kaget," ujar Pangi.

Akan tetapi, jika Airlangga terpilih secara aklamasi, Pangi menilai itu merupakan sinyal buruk bagi Partai Golkar. Sebab, selama pengalaman partai berlambang pohon beringin itu, belum pernah terjadi aklamasi dalam memilih ketua umum.

Itu dinilainya dapat menghambat iklim demokrasi dalam Partai Golkar. Serta, dapat melahirkan tren oligarki dan feodal di pemerintahan di kemudian hari.

"Ada gejala partai politik mulai tidak demokratis, wajar mengelola negara nanti bisa tidak demokratis, mustahil mengelola negara secara demokratis," ujar Pangi.

photo
Badai Terpa Partai Beringin

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement