REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian rencana pengeluaran dana belanja subsidi transportasi atau public service obligation (PSO) tahun 2020. Pemangkasan PSO sebesar Rp1,2 triliun dari Badan Anggaran DPRD DKI lantaran terjadi defisit anggaran pada Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.
"Keadaan kita sekarang lagi defisit keuangan kita maka dikurangi. Salah satunya yang kena potong itu subsidi transportasi, tapi saya belum cek sudah fix apa belum," ujar Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Syarif, saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (3/12).
Namun, Syarif mengaku tidak mengetahui secara detail alasannya kenapa yang dipotong adalah subsidi transportasi. Hanya saja, kata Syarif dapat dipastikan ada perubahan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di bulan Agustus atau September mendatang. Sehingga, tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan.
"Siklus APBD kan ada perubahan di Agustus atau September bahkan bisa ditambahin. Saya belum tahu rumusannya seperti apa, kan bisa minta satu tahun tapi dikasih 10 bulan dulu, nanti ditambahin," jelasnya.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Ahmad Yani, menyatakan, pemangkasan anggaran subsidi transportasi massal tersebut tidak berpengaruh pada tarif.
"Iya itu kemarin memang ada efesiensi kemudian efesiensi itu disisir masing-masing mana yang bisa dipangkas. Sepertinya tidak berdampak pada tarif transportasi masal dan tetap bisa berjalan seperti biasanya," ungkap saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (3/12).
Kendati KUA-PPAS sudah disahkan, lanjut Yani, tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan. Oleh karena itu, ia menghimbau agar warga DKI Jakarta tidak perlu khawatir dengan pemotongan subsidi transportasi massal.
Ia memastikan tidak ada masalah dengan pemangkasan tesebut, bahkan program-program itu tetap bisa berjalan. Hanya saja, saat ditanyakan apa faktor yang membuat PSO dipangkas, Yani tidak memberikan penjelasan secara detail.
"Kemarin kita dengar andaikan subsidi dipotong tidak memberikan pengaruh. karena bisa ditambahkan pada waktu berikutnya dengan melihat situasi dan kondisi," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Sejumlah bus Transjakarta mengantre di Halte Busway Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (23/10).
Seperti diberitakan Republika.co.id sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menyampaikan bahwa anggaran DKI untuk 2020 mengalami kekurangan atau defisit sebesar Rp 10 triliun. Anggaran defisit karena kemampuan pendapatan tahun depan hanya mencapai Rp 87 triliun. selisih yang ditemukan dari hasil penghitungan kemampuan keuangan oleh DPRD DKI Jakarta 2020 akan kembali disisir bersama seluruh jajaran SKPD DKI Jakarta.
"Berdasarkan rapat-rapat komisi itu terungkap angka Rp 97 triliun. Tapi kemampuan keuangan daerah kita, setelah kita hitung, itu ada di Rp 87 triliun. Jadi masih ada selisih Rp10 triliun," kata Saefullah beberapa waktu lalu.
Asisten Sekda Bagian Perekonomian Sri Hartarti mengungkapkan usulan pengurangan subsidi PSO untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah. Suharti mengatakan dari belanja daerah perlu ada pengurangan Rp 1,1 triliun rupiah.
"Pengurangan ini diambil dari fasilitas pembiayaan rumah sebesar Rp 500 miliar dan subsidi transportasi sebesar Rp 1,1 triliun," kata Suharti saat rapat forum Banggar di DPRD DKI, Rabu (27/11) pekan lalu.
Dengan pengurangan subsidi transportasi ini, jelas Suharti, anggaran belanja subsidi yang sebelumnya diusulkan Rp 6,7 triliun, belanja subsidi pada 2020 menjadi 5,5 triliun. Pengurangan belanja subsidi ini sempat mendapat kritik dari Wakil Ketua Banggar Mohammad Taufik.
Taufik menyebut jangan sampai pengurangan subsidi transportasi membebani pengguna Transjakarta, termasuk berpengaruh pada harga tiket Transjakarta. "Apakah pengurangan subsidi ini berpengaruh dengan harga tiket atau pelayanan Transjakarta? Ini harus dijawab," kata Taufik.
Namun Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pengurangan ini tidak akan berpengaruh pada perubahan harga tiket atau pelayanan Transjakarta. Syafrin mengatakan selama ini harga tiket Transjakarta yang sebesar Rp 3.500 merupakan hasil subsidi dari pemprov DKI sebesar 72 persen.
Syafrin mengatakan, dengan pengurangan subsidi pada Transjakarta sebesar Rp 1 triliun pelayanan normal Transjakarta masih bisa berlanjut hingga Oktober 2020. Karena pembayaran pelayanan PSO per triwulan. Selanjutnya, kata dia, bisa dibahas kembali penambahan subsidi pada APBD Perubahan 2020 yang kemungkinan bisa disahkan pada September 2020.
Transjakarta
Ikuti Whatsapp Channel Republika
