REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto membantah isu yang menyebut adanya intervensi Istana dan menteri dalam musyawarah nasional Partai Golkar. Ia menyebut, pihak yang mengumbar isu itu adalah orang tak paham. 

"Ini kurang paham makna munas, dan berdasar AD/ART pemegang suara adalah DPD 1 dan DPD II, jadi jangan keluar dari munas, jangan keluar dari itu," kata Airlangga setelah mengumpulkan formulir pendaftaran caketum Golkar pada Senin (2/12).

Airlangga menegaskan, yang memiliki kekuatan dan hak suara menentukan ketua umum dalam munas Golkar adalah Ketua DPD I dan DPD II. Sedangkan, kata dia, tak ada unsur lain yang bisa mêmengaruhi. Airlangga pun mengaku sudah mengantungi dukungan dari para pimpinan DPD Golkar ini. 

"Yang dilpilih adalah ketum, harus ditentukan oleh pemegang suara. Kalau tidak, namanya mengajukan sendiri. Saya didukung pemegang suara," kata Airlangga.

Juru Bicara Munas X Partai Golkar Christina Aryani juga membantah adanya intervesi pihak luar dalam munas Golkar. Menurut dia, Munas Partai Golkar adalah hajatan partai yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Partai Golkar dan kadernya di seluruh Indonesia. 

"Sebagai agenda internal, maka sangat tidak berdasar dan mengada-ada apabila berkembang berita bahwa ada pihak luar yang ikut campur dalam pelaksanaan Munas ini," ujar Christina. 

Wasekjen Golkar itu pun menganggap adanya pihak yang menghembuskan isu-isu ini bisa saja memiliki agenda lain untuk membuat keruh suasana Munas. Ia menduga pihak tersebut tidak ingin pelaksanaan Munas berjalan dengan spirit keakraban dan suasana kekeluargaan. 

"Patut dicatat, Golkar merupakan partai besar yang memiliki independensi dan kemandirian yang kuat yang lebih dari mampu untuk mengendalikan seluruh agenda partainya secara mandiri tanpa intervensi pihak eksternal mana pun," ujar Christina. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika