REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyentil BPJS Kesehatan. Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya di RSUD Subang, Jawa Barat, Jumat (29/11) pagi tadi, Jokowi memandang bahwa pokok permasalahan BPJS Kesehatan berada di internal institusi, bukan rumah sakit atau pasien.

Ia pun meminta BPJS Kesehatan bisa menyelesaikan persoalan yang ada, terutama membengkaknya defisit anggaran.

"Kalau BPJS yang harus diselesaikan kan di BPJS-nya, bukan rumah sakit, bukan pemegang kartunya. Di institusi bagaimana agar defisit bisa dikendalikan," ujar Jokowi.

Presiden pun mengingatkan bahwa pemerintah sudah keluar ongkos cukup banyak untuk membiayai subsidi bagi penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Total, ada 133 juta pasien yang dibantu pembiayaan kesehatannya, terdiri dari 96 juta orang disubsidi pemerintah pusat dan sisanya oleh pemda.

Dalam penjelasannya kepada media di Pelabuhan Patimban, Jokowi menjelaskan bahwa dalam sidak di RSUD Subang terdapat sekitar 90 persen pasien yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen merupakan penerima bantuan iuran (PBI) dan 20 persen sisanya merupakan peserta mandiri.

"Sama seperti yang di Lampung. Kurang lebih angkanya hampir sama. Artinya apa? Artinya memang masyarakat memanfaatkan kartu BPJS itu dalam rangka pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit," ujar Jokowi.

Sentilan bagi BPJS Kesehatan oleh Presiden Jokowi bukan pertama kali ini. Sebelumnya, dalam sidak di RSUD Abdul Moeloek, Lampung, Jokowi juga sempat menyampaikan bahwa defisit yang dialami BPJS Kesehatan disebabkan oleh salah kelola. Ia pun meminta internal instansi untuk melakukan perbaikan manajerial.

Ikuti Whatsapp Channel Republika