REPUBLIKA.CO.ID SURABAYA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyerahkan sepenuhnya kepada aparat berwenang terkait dugaan adanya dana desa yang digunakan untuk membantu kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Dia menegaskan, apa pun alasannya, dana desa harus digunakan sesuai dengan ketentuan yang ada.
"Jadi kalau penggunaan dana desa disalahgunakan, ya tentu kita serahkan pihak yang berwenang untuk melakukan proses sesui hukum. Memang enggak boleh apa pun alasannya yang namanya dana desa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan," kata Halim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (27/11).
Halim mengaku turut memantau informasi dugaan penyalahgunaan dana desa oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua tersebut. Namun demikian, dia enggan berkomentar banyak soal dugaan tersebut, dengan alasan belum menerima laporan terperinci.
“Kita update terus, kita juga minta (data) lebih valid lagi (ke Kopolisian) supaya tidak salah dalam mengekspose,” ujar Halim.
Sebelumnya, Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpauw mengakui adanya indikasi dana desa yang digunakan untuk membantu kelompok kriminal bersenjata (KKB). Waterpauw berjanji akan mengusut dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana desa.
“Indikasi itu kami temukan di lapangan sehingga ke depan para kepala desa atau kampung tidak lagi membantu dengan menggunakan dana desa,” kata Waterpauw di Jayapura, Selasa (26/11).
Menurutnya, dana desa yang dialokasikan pemerintah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di desa atau kampung. Sehingga, tidak tepat bila dana tersebut digunakan membantu KKB apa pun alasannya.
Waterpauw menegaskan, bila hal ini tidak diindahkan maka pihaknya akan menindak tegas sesuai peraturan dan hukum yang berlaku. Namun, Waterpauw tak mau memerinci lebih lanjut tentang kampung yang menggunakan dananya untuk membantu KKB.
Polda Papua pada Selasa menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di Tanah Papua. Pertemuan yang dipimpin Kapolda Papua dihadiri Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab, Sekda Papua Heri Dosinaen dan sejumlah pejabat berlangsung di salah satu hotel di kawasan Kotaraja, Jayapura.
Dalam berbagai insiden di Papua terungkap 44 warga sipil meninggal yang tersebar di Wamena, Deiyai dan Jayapura. Dua anggota TNI meninggal, sedangkan yang luka tercatat 146 warga sipil 18 anggota TNI-Polri.
Kapolda menjelaskan, penangkapan gembong KKB Sinak, Iris Murib di Kali Pindah-pindah, Distrik Iwaka, Mimika pada Kamis (21/11) terkait erat dengan rencana kelompok separatis papua untuk melakukan aksi teror penembakan pada 1 Desember mendatang. Iris Murib selama beberapa waktu terakhir berada di sekitaran Timika untuk mencari amunisi dan berbagai perlengkapan lain untuk kepentingan melakukan teror dan bergabung dengan kelompok lain yang sementara dalam perjalanan dari berbagai wilayah melintasi Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
Dana Desa Naik
Ikuti Whatsapp Channel Republika