REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung menjadi sarana mendekatkan masyarakat sebagai pemilih dengan pemimpinnya. "Kita belajar dari pemilu-pemilu yang sudah kita lakukan ini kan mendekatkan pemilih kepada pemimpinnya," kata Evi di Jakarta, Senin (25/11).
Ia mengatakan, masyarakat bisa mengenal maupun berinteraksi secara langsung dengan calon kepala daerah. Bahkan, terbuka lebar untuk membuat kontrak politik agar ketika terpilih nantinya benar-benar bisa memimpin sesuai harapan.
Lantaran Pilkada langsung jadi media penjalin kedekatan masyarakat dengan pemimpin, Evi berharap agar sistem pemilihan kepala daerah secara langsung masih tetap dipertahankan pada setiap penyelenggaraan pemilu. "Tapi KPU sifatnya adalah pelaksana undang-undang, sepanjang undang-undang masih mengatur secara langsung ya kita akan tentu akan mempersiapkannya," ujar Evi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mengatakan Pilkada langsung berbiaya mahal bukan sebuah alasan untuk mengganti sistem menjadi tak langsung. "Pilkada langsung itu malah murah, apalagi ada batasan dalam Peraturan KPU soal biaya yang boleh dikeluarkan oleh calon kepala daerah, malah yang membuat biaya mahal itu adalah mahar politik," kata dia.
Menurut dia, penyelenggaraan Pilkada langsung menjadi tidak langsung merupakan suatu bentuk kemunduran dalam berdemokrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika