Senin 25 Nov 2019 08:47 WIB

Wawancara Eksklusif dengan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin

Ekonomi syariah menjadi arus baru dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin saat menerima silahturahmi tim Republika di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (19/11).
Foto:

Tadi ada empat sektor yang jadi perhatian pemerintah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dari empat sektor ini, mana yang akan menjadi fokus dalam lima tahun ke depan?

Kita ingin empat sektor ini bisa tumbuh, berkembang. Karena itu, kita menstimulasi perkembangan empat sektor itu. Kita ingin menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Artinya, industri keuangannya dan industri halalnya besar.

Nah, itulah yang kemudian dana sosial ingin kita gali lebih besar lagi, baik wakaf maupun zakat dan bisnis syariah. Kita lihat UMKM itu 76 persen dari usaha yang ada dan paling besar menyerap tenaga kerja.

Jadi, kalau UMKM ini bisa kita dorong, ini akan menghilangkan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi ke depan. Sangat potensial asal bisa kita dorong mereka tumbuh.

UMKM itu, di samping butuh permodalan, biasanya juga butuh tersedianya bahan baku dan butuh peningkatan kualitas sehingga bisa menghasilkan produk yang unggul. Butuh juga pemasaran, kemudian kemitraan antara pengusaha kecil dan besar. Karena itu, kita ingin mendorong agar pengusaha besar dan BUMN itu tidak menyasar usaha yang kecil-kecil, berikanlah kepada UMKM, termasuk syariah ini yang akan kita dorong.

UMKM yang akan didorong ini termasuk usaha fashion dan yang terkait pariwisata halal?

Pariwisata halal ini sekarang sudah kita kembangkan. Cuma di Kementerian Pariwisata belum ada struktur yang menangani ini, padahal di negara tetangga itu sudah ada, malah dirjen halal tourism. Kita negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim malah tidak punya strukturnya. Ini yang akan kita dorong supaya ada yang menanganinya. Objeknya banyak.

Sebenarnya banyak peminatnya karena (wisata) halal menyangkut soal hotel. Orang sering keliru wisata halal itu wisatanya yang disyariahkan, padahal objeknya tetap alam. Objek wisata alam seperti Danau Toba itu tidak perlu disyariahkan, tetapi fasilitas-fasilitas penunjangnya, seperti rumah ibadah tersedia, restoran halalnya ada, hotel syariahnya ada, kemudian guide-nya juga cukup mengerti, dan fasilitas-fasilitas lain. Sebenarnya itu yang diperlukan orang.

Orang datang, misalnya, ke Danau Toba itu malas, kenapa? Karena cari makan halal susah, mau shalat susah tempatnya. Nah, yang seperti itu. Lihat Bali itu sudah ada makanan halal, sudah ada tempat shalat, ada tempat shalat di berapa mal. Nah, kita mendorong adanya perlunya ada kelembagaan di Kementerian Pariwisata.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement