Senin 25 Nov 2019 08:47 WIB

Wawancara Eksklusif dengan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin

Ekonomi syariah menjadi arus baru dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin saat menerima silahturahmi tim Republika di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (19/11).
Foto: Republika/Prayogi
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin saat menerima silahturahmi tim Republika di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (19/11).

REPUBLIKA.CO.ID,

Pemerintah akan mendorong perluasan garapan ekonomi syariah ke sektor riil, seperti industri halal. Hal ini agar keuangan syariah juga bisa tumbuh baik. Terlebih, Indonesia menargetkan diri menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Berikut petikan wawancara dengan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin terkait prospek ekonomi syariah di Indonesia oleh wartawan Republika, Fauziah Mursid, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/11).

Pak Wapres, Anda mengatakan ekonomi syariah bisa menjadi arus baru Indonesia, bagaimana pandangan Anda soal ini?

Ekonomi syariah ini sudah kita mulai sebenarnya sejak 1990-an, sudah 20 tahun lebih. Menurut saya, sudah saatnya ekonomi syariah itu take off karena kita sudah punya undang-undang tentang perbankan syariah, juga undang-undang tentang surat berharga syariah negara dan tentang asuransi syariah.

Kemudian juga, kita sudah punya kelembagaannya. Ada perbankannya, asuransinya, pemerintah pun sudah punya strukturnya. Hanya, memang harus dilengkapi lagi.

Indonesia merupakan pasar ekonomi syariah yang besar, potensi ekonomi syariahnya besar sekali. Oleh karena itu, harus kita kembangkan. Maksud saya, kita jangan hanya menjadi pasar saja, juga jangan menjadi konsumen saja, tapi jadi produsen, terutama di produk-produk halal.

Kepercayaan kepada Indonesia tentang ekonomi syariah sudah mulai besar. Karena potensi pasar kita besar, kita mendorong ekonomi syariah ini lebih besar lagi, lebih kuat lagi. Salah satunya, yaitu dengan melakukan perubahan atas Peraturan Presiden (PP) Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

Kita ingin KNKS ini tidak hanya berfokus pada keuangan. KNKS kita jadikan komite nasional ekonomi dan keuangan syariah, jadi lebih luas.

Penguatan KNKS, targetnya kapan bisa terealisasi?

Sekarang sedang diproses, mudah-mudahan tidak lama lagi. Jadi, 2020, insya Allah, sudah bisa operasional.

Apa saja cakupan ekonomi dan keuangan syariah yang pemerintah utamakan?

Nah, yang kita harapkan itu nanti paling tidak ada empat sasaran. Pertama, yaitu industri halal. Kita selama ini baru berfokus pada sertifikasi halal. Artinya, pada pengakuan, endorsement. Kita hanya menjadi konsumen halal. Produsennya dari berbagai negara yang masuk ke sini.

Nah, kita ingin nanti menjadi produsen produk halal, baik makanan, minuman, fashion, kemudian juga produk-produk yang lain.

Intinya, kita ingin menumbuhkan semacam halal industrial estate yang di dalamnya juga dilengkapi trading center, semacam rumah pemasaran juga. Jadi, ada pusat-pusat pemasaran halal secara tersendiri. Artinya, kalau orang mencari produk halal itu ada di satu tempat.

Kemudian, juga industri keuangan syariah, kita perkuat baik perbankannya, asuransinya, pasar modalnya, sukuknya, walaupun sukuk Pemerintah Indonesia saat ini sudah menjadi yang terbesar di dunia. Itu bukan saja jumlah besarnya yang besar, melainkan juga inovasinya. Bahkan, sukuk ritel pun ada supaya masyarakat bisa ikut, kemudian ada green sukuk yang berbasis lingkungan. Ini kita kembangkan lagi dan kita dorong sehingga industri keuangan syariah kita menjadi kuat menjadi besar.

Kemudian yang ingin kita dorong juga keuangan sosial atau social fund. Kita kan memerlukan dana-dana. Daripada kita pinjam ke luar negeri, dana-dana murah ini kita gali. Dana sosial ini sangat penting dalam membangun kekuatan umat, terutama wakaf dan zakat. Zakat kita itu kan baru Rp 8 triliun atau 3,5 persen dari potensinya Rp 230 triliun per tahun. Karena itu, kita dorong ini menjadi kekuatan.

Kemudian juga wakaf. Sebenarnya dana wakaf itu potensi karena wakaf ini yang disebut amal jariyah karena modalnya tidak habis dan tidak boleh habis. Kalau kita mampu menghimpun dana wakaf ini dengan baik, saya kira dana wakaf ini akan menjadi potensi dana murah untuk pembangunan nasional kita.

Keempat itu bisnis syariahnya, terutama mengembangkan UKM-UKM kita. Bisnis kita bangun. Sebab, antara keuangan syariah dan bisnis ini sangat terkait. Kalau tidak ada nasabahnya, keuangan syariah itu tidak akan maju.

Kan pangsa pasarnya keuangan bank syariah itu bus, yang kurang sekarang adalah penumpangnya. Busnya sudah banyak, penumpangnya yang kurang. Nah, mengapa? Karena usaha syariah atau bisnis syariah belum berkembang. Nah, ini yang kita kembangkan sehingga bisnis syariah dan keuangan syariah akan saling berkaitan dan saling menopang.

Soal industri halal dan syariah, selama ini Indonesia dibandingkan dengan Malaysia dan Malaysia dinilai lebih unggul. Menurut Anda, apa yang membuat kita kalah dengan Malaysia?

Saya kira memang industri halal kita memang belum tumbuh. Industri makanan sebenarnya sudah mulai, bahkan sudah ekspor sampai ke berbagai negara walaupun masih terkendala oleh bea masuk di beberapa negara. Nanti kita fasilitasi juga itu, tapi belum tumbuh karena belum digalakkan.

Produk-produk kita itu punya pasar yang cukup besar. Orang mau mengembangkan kalau ada pasarnya. Nah, pasarnya yang harus dibuka, baik dalam negeri maupun pasar ekspornya. Industri halal sudah banyak yang mau. Karena itu, pemerintah ingin fasilitasi adanya halal industrial estate atau wilayah-wilayah industri halal, apakah itu berada dalam KEK (kawasan ekonomi khusus), misalnya, atau area sendiri dalam satu kawasan industri.

Apakah KEK halal bisa? Kita lihat nanti perkembangannya. Artinya, pemerintah akan menstimulasi tumbuhnya industri industri halal. Hanya saja, kembali lagi, ada persoalan-persoalan yang dihadapi pelaku industri halal seperti permodalan, bahan baku, kualitas produk yang masih tidak kompetitif sehingga harus didorong dan tidak memiliki partner pengusaha besar yang bisa bermitra, terutama untuk mengembangkan usaha-usaha kecil itu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement