REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebutkan masa jabatan presiden paling ideal adalah dua periode. Partai yang dikomandoi oleh Megawati Soekarnoputri itu menolak usulan atau wacana revisi masa jabatan presiden dan wakil presiden.
"Ya kami tidak sependapat karena semangat reformasi telah membatasi jabatan presiden sebanyak dua periode paling lama," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto disela peresmian DPC partai di Purwakarta, Sabtu (23/11).
Hasto mengungkapkan aturan masa jabatan kepala negara yang berlaku saat ini masih ideal. Dia mengatakan, untuk saat ini negara tidak perlu mengubah aturan yang ada.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan agar masa jabatan presiden yang tadinya empat tahun dan dua periode, menjadi tujuh tahun dan hanya satu periode. Partai yang gagal melampaui ambang batas parlemen pada Pemilu 2019 lalu itu berpendapat, dengan masa jabatan yang hanya satu periode membuat presiden terlepas dari tekanan politik jangka pendek. Presiden juga diharapkan lebih fokus untuk melahirkan kebijakan terbaik, serta terbebas dari pragmatisme.
Hasto menegaskan amandemen UUD 1945 yang diwacanakan PDIP hanya sebatas Garis Besar Haluan Negara (GBHN), bukan mewacanakan revisi masa jabatan presiden dan wakil presiden. Partai berlogo banteng moncong putih itu menegaskan bahwa sikap PDIP soal amandemen terbatas hanya terkait haluan negara.
PDIP, Hasto mengatakan, berpendapat bahwa negara dan bangsa memerlukan arahan untuk menuju terhadap visi tertentu semisal masyarakat adil dan makmur. Dia melanjutkan, amandemen terbatas diadakan untuk menempatkan haluan negara sebagai pedoman bagi seluruh arah dan perjalanan bangsa 25, 50 hingga 100 tahun ke depan.
PDIP, dia mengungkapkan, akan segera berdialog dengan para pimpinan partai politik lainnya terkait amandemen tersrbut. Hal serupa, sambung dia, juga bakal dilakukan pimpinan fraksi untuk menyusun agenda-agenda strategis terkait dengan hal tersebut.
"Sebagai partai yang berasal dari rakyat kami juga mendengarkan seluruh aspirasi, masukan dari seluruh komponen bangsa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
