REPUBLIKA.CO.ID, PANGANDARAN -- Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mencanangkan Kawasan Siaga Bencana di tiga kabupaten di pesisir selatan Jawa yang berpotensi menghadapi gempa bumi dan tsunami, Jumat (22/11). Ini sebagai upaya meningkatkan kesiapan warga mengantisipasi kemungkinan bencana.
Mensos, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat serta pejabat kementerian dan pemerintah daerah menandai pencanangan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, serta Kabupaten Cilacap dan Kebumen di Provinsi Jawa Tengah sebagai Kawasan Siaga Bencana dengan memukul kentongan.
"Pada saat bencana datang kita semua harus benar-benar siap," kata Mensos pada acara pencanangan Kawasan Siaga Bencana di Lapangan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran.
Kawasan Siaga Bencana merupakan pengembangan dari program Kampung Siaga Bencana yang dijalankan Kementerian Sosial sejak 2010.
Pemerintah memperluas cakupan program yang mencakup peningkatan pemahaman dan kesadaran mengenai penanganan potensi bencana berbasis masyarakat tersebut karena bencana bisa mencakup wilayah yang luas dan penanganannyamembutuhkan kolaborasi antar wilayahdesa, kecamatan, kabupaten/kota maupun provinsi.
Kawasan Siaga Bencana merupakan wadah penanggulangan bencana berbasis pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sejumlah daerah yang memiliki risiko bencana tinggi serta daerah penyangga di sekitarnya.
Kegiatan dalam Kawasan Siaga Bencana dipadukan dengankegiatan Tagana Masuk Sekolah (TMS) untuk edukasi bencana kepada para pelajar, guru, dan orangtua di sekolah yang berada di daerah rawan bencana.
Taruna Siaga Bencana (Tagana) saat ini memiliki 37.817 personel di seluruh Indonesia. Selain menjalankan tugasmembantu evakuasi, pendirian tenda darurat, layanan dapur umum, dan layanan dukungan psikososial saat kejadian bencana, mereka melakukan kegiatan edukasi bencana.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat menekankan pentingnya penanggulangan bencana berbasis masyarakat di wilayah Indonesia yang umumnya rawan bencana.
"Penanggulangan bencana berbasis masyarakat sangat penting disebarluaskan mengingat masyarakat merupakan pihak pertama yang berhadapan langsung dengan bencana. Keberhasilan mitigasi bencana dengan demikian sangat bergantung pada pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat," kata Harry.
Kementerian Sosial berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kantor Pencarian dan Pertolongan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Kementerian Desa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan warga dalam membentuk Kawasan Siaga Bencana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika