REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat kerja dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dalam rapat itu BNPT diminta untuk segera mengoptimalkan fungsi deradikalisasi kontra radikalisasi. BNPT juga diharapkan kerjasama dengan Ditjen Lapas Kemenkumham untuk mengatasi berbagai persoalan di Lapas terorisme.  

"Kami medesak Kepala BNPT untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait untuk mengoptimalkan fungsi deradikalisasi dan kontra radikalisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme," ujar Wakil Ketua Komisi III, Adies Kadir, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/11).  

Selanjutnya, kata Adies, pemerintah harus memberikan perhatian terhadap maraknya aksi radikal-terorisme melalui media sosial (medsos). Karena saat ini medsos dikapitalisasi sebagai alat yang paling mudah dipergunakan oleh kelompok-kelompok teror. Juga medesak Kepala BNPT untuk melakukan langkah-langkah antisipatif terkait hal ini. 

"Melalui kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat menelusuri dan mengungkap aksi teror melalui media sosial," tuturnya.  

Berikutnya, Adies mendesak Kepala BNPT untuk mengoptimalkan fungsi pencegahan penanggulangan terorisme. Juga, BNPT disarankan agar melakukan langkah-langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Kemudian prinsip kehati-hatian sebagai upaya untuk mencegah paham radikal-terorisme. (Ali Mansur).  

Ikuti Whatsapp Channel Republika