REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin berharap kajian untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada secara langsung dilakukan secara mendalam. Ma'ruf menginginkan kajian Pilkada langsung dilakukan secara cermat dan teliti, sehingga solusi yang dihasilkan tepat.
Ma'ruf juga meminta kajian Pilkada menyertakan masukan dan pendapat publik.
"Kewenangannya ada di DPR tapi mendengarkan pendapat publik ya kemudian perlu dibahas secara lebih mendalam saya kira," ujar Kiai Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (20/10).
Sebab, menurut Ma'ruf tidak ada sistem pemilihan yang sempurna. Hal ini yang kemudian membuat sistem pemilihan di Indonesia berganti, dari tidak langsung menjadi langsung.
"Dulu lewat DPRD dianggap kurang demokratis, reformasi minta langsung. Minta langsung ternyata juga ada kelemahan-kelemahan yaitu biayanya besar, kemudian money politic," ujar Ma'ruf.
Karena itu, aspirasi yang berkembang saat ini mengembalikan Pilkada ke tidak langsung juga perlu kajian mendalam.
"Saya kira biar saja nanti berkembang akan dibicarakan oleh DPR dan juga mendengarkan pendapat publik mana nanti yang terbaik," ujarnya.
"Mungkin ada cara-cara apakah bisa langsung tapi mengurangi dampak, atau memang diubah tidak langsung lagi karena dampak tidak bisa dihilangkan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
