REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Berkarya bertemu dengan Partai Keadilan Sejahterah (PKS) di Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (19/11). Sekretaris Jenderal DPP PKS Mustafa Kamal mengatakan, pertemuan antara partainya dengan Partai Berkarya membuahkan lima nota kesepahaman.
Mustafa mengatakan dalam pertemuan tersebut, PKS dan Partai Berkarya sama-sama berkomitmen untuk membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat, sesuai amanat reformasi dalam bingkai Pancasila dan UUD NKRI 1945. "Kedua, menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dari ancaman komunisme, separatisme, terorisme, radikalisme, dan berbagai ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara, bersama TNI, Polri, masyarakat sipil, serta seluruh komponen bangsa," katanya.
Ia melanjutkan, PKS dan Partai Berkarya juga sama-sama sepakat memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat dan menolak segala bentuk persekusi, kriminalisasi, serta stigmatisasi terhadap ulama, tokoh agama, dan aktivis.
"Keempat, membangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, ekonomi syariah, dan mendorong gerakan kewirausahaan nasional khususnya bagi para generasi muda serta bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat dan meringankan beban hidup mereka diantaranya dengan menolak kenaikan iuran BPJS, tarif dasar listrik, harga BBM, dan Iain sebagainya," katanya.
Terakhir, Mustafa menambahkan PKS dan Berkarya juga membuka ruang kerjasama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Dengan cara memenangkan kompetisi Pilkada 2020 dengan cara bermartabat dan penuh keberkahan.
Dua partai ini sepakat menolak segala bentuk politik uang, ujaran kebencian, berita bohong, politisasi SARA, segala bentuk kecurangan serta pelanggaran baik yang bersifat yuridis maupun etis, serta meminta kepada pemerintah dan aparat untuk menyelenggarakan pilkada yang jujur dan adil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
