REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyambut baik instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada pemerintah daerah untuk melakukan penataan ulang desa. Kemendagri tengah menyusun surat edaran terkait hal itu menyusul isu dugaan desa fiktif.
"Apkasi menyambut positif edaran dari Kemendagri untuk penataan ulang desa agar tata kelola keuangan desa semakin baik, transparan, dan akuntabel serta berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa," ujar Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas kepada Republika, Selasa (19/11).
Namun, kata dia, Apkasi meminta jangan ada penghakiman seolah-olah para pejabat pemerintahan desa itu bejat dan melakukan tindak korupsi. Masalah desa fiktif sangat kasuistis, dan secara administrasi tidak dimungkinkan terjadi karena sistemnya sudah sangat ketat.
"Kan untuk mencairkan dana desa perlu tanda tangan macam-macam, perlu laporan pelaksanaan program seperti foto-foto, dan lain-lain," kata dia menambahkan.
Anas berpandangan, yang dimaksud desa fiktif kemungkinan karena masalah administrasi pemekaran desa yang belum tuntas. Masalah desa fiktif sangat kasuistis, kalau pun ada tindak pidananya, Apkasi meminta jangan kemudian itu digeneralisasi bahwa semua perangkat desa korupsi.
Menurutnya, masih banyak puluhan ribu desa dengan ratusan ribu perangkat desa yang bekerja tertib dan penuh dedikasi memajukan desanya. Bupati Banyuwangi itu mengklaim dapat memastikan tidak ada proyek fiktif di desa yang ada di daerahnya karena pembangunan desa diawasi melaui sistem online sejak 2016.
Program-program yang menggunakan anggaran dana desa dan alokasi dana desa bisa terpantau melalui sistem secara online. Sistem itu bernama electronik monitoring system yang memantau pembangunan di 189 desa di Banyuwangi secara online berbasis geo spasial.
"Begitu diklik titik koordinatnya ada progress proyek," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika