REPUBLIKA.CO.ID, oleh Amri Amrullah
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI berbeda sikap menanggapi janji kampanye Gubernur Anies Baswedan soal tidak ada penggusuran selama ia memerintah. Hal ini terkait protes warga Sunter Agung Perkasa VIII yang menilai Anies sudah mengingkari janjinya saat kampanye yang menyebut tidak akan menggusur warga.
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, Gubernur Anies tidak pernah berjanji tidak akan menggusur. Apalagi, kepada warga Jakarta yang taat dan mengikuti peraturan daerah yang berlaku.
"Jadi enggak ada janji, enggak menggusur. Setahu saya enggak ada. Makanya itu tergantung lokasinya apa. Tanah siapa itu? Kalau tanah pemerintah ya diberesin," kata Taufik kepada wartawan, Selasa (19/11).
Politikus Partai Gerindra ini tidak menampik kalau ada warga yang tinggal di tanah yang tidak sesuai peruntukkannya, memungkinkan untuk ditata oleh pemerintah Jakarta. Dengan kata lain, warga yang ditertibkan direlokasi le rumah yang layak huni. Sebab pemerintah provinsi Jakarta saat ini juga telah membuat program rumah DP 0 rupiah.
Apalagi, lanjut dia, bila tanah yang ditempati merupakan wilayah yang diperuntukkan penataan kawasan sebagai upaya pencegahan banjir. Tentu, menurut dia, penataan lebih diutamakan dan warga seharusnya direlokasi ke tempat yang lebih layak. Hal ini, lata Taufik sama seperti penataan yang dilakukan Gubernur Anies ke warga Kampung Akuarium.
"Di situ kayak Kampung Akuarium. tetap (warga) taruh di situ. Kampung Akuarium (warganya) kan (tetap) di situ. Dibikin rusunnya di sana. Di tata lingkungannya. makanya ada shelter selama belum dibangun. itu kan untuk diberesin," imbuh Taufik.
Berbeda dengan Gerindra, politikus PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, apa yang dilakukan Gubernur Anies ini sama seperti yang dilakukan Ahok saat menjadi gubernur dahulu. Yakni, melakulan penertiban warga yang mendiami kawasan yang bukan peruntukkannya.
"Ahok pernah katakan dalam debat kampanye, dulu, untuk tata Jakarta tidak mungkin tanpa penggusuran. Tapi untuk Anies, karena pak Anies hanya ingin mendapatkan simpati masyarakat. maka pak Anies sampaikan program itu (tak gusur)," jelas Gembong.
Namun ia melihat akhirnya apa yang disampaikan Anies terlihat di masyarakat tidak konsisten. akhirnya, apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan tidak konsisten. Faktanya, kata dia, hari ini Gubernur Anies juga melakukan penggusuran.
"Karena itu apa yang diucapkan (Anies) saat kampanye itu hanya lips service untuk mendapatkan simpati masyarakat," sebut dia. Karena Gembong tidak membantah, untuk melakukan penertiban di Jakarta salah satu caranya memang perlu dilakukan penggusuran.
"Mau tidak mau harus lakukan itu, sebab tidak ada cara lain untuk menata Jakarta. tidak ada cara lain. Tapi yang sekarang, apa yang dilakukan itu kan kontradiksi dengan apa yang diucapkan. Cuma itu persoalan," terangnya.
Menurut Gembong yang sekarang harus jadi catatan Pak Anies, di mana warga yang tergusur harus mendapat tempat layak huni. itu yang harus dipikirkan. Ia menegaskan PDIP akan mendorong agar Gubernur Anies tidak ingkar janji. Di mana warga yang tergusur harus mendapat tempat yang layak huni bagi mereka.
Warga melakukan penolakan penggusuran rumah semi permanan kawasan Sunter, Jalan Agung Sunter Perkasa VIII, Jakarta, Senin (18/11).
Protes warga
Warga Sunter Agung Perkasa yang menjadi korban penggusuran memprotes pembongkaran rumah tinggal yang telah mereka diami selama berpuluh tahun. Puluhan warga yang tergusur menuntut Gubernur Anies menempati janjinya yang mengatakan tidak akan menggusur.
Mereka berlasan sebagian besar warga di lokasi penggusuran merupakan pendukung Anies saat Pilkada DKI 2017 lalu. "Kami semua pendukung Anies, tapi kenapa digusur, katanya dulu tidak ada penggusuran saat kampanye" kata salah seorang warga, Subaidah, Kamis (14/11).
Subaidah mengatakan, hampir semua warga Madura yang bermukim di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII mendukung Anies saat Pilkada lalu. Namun, janji tidak ada penggusuran tidak ditepati. "Usai kami digusur, sampai sekarang juga tidak dikunjungi," ujar Subaidah.
Pemerintah Kota Jakarta Utara dibantu 1.500 personel gabungan dari kepolisian, Satpol PP dan PPSU melakukan penertiban bangunan di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kamis (14/11). Penertiban tersebut berujung bentrok karena warga mempertahankan bangunan mereka yang sudah ditinggali sejak puluhan tahun tersebut.
Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko mengatakan, penggusuran warga di kawasan Sunter Agung Perkasa VIII sudah sepengetahuan warga. Bahkan, telah dilakukan komunikasi dua bulan lebih dengan warga dan sebagian proses pembongkaran dilakukan sendiri oleh warga gusuran.
Untuk lokasi sementara warga yang digusur, ia sempat menawarkan rumah susun Marunda. Namun, tidak ada yang mau mendaftar karena sebagian besar tempat usaha mereka di sana.
"Mereka pada umumnya kembali ke tempat tinggal. Ada yang di penggilingan, di daerah kebon bawang, dan ada yang di Tanah Abang. Jadi, memang bukan tempat tinggal di sana (Sunter), hanya sebagai ruang usaha," terangnya.
Petugas PPSU membersihkan puing-puing bangunan pasca penggusuran rumah semi permanan kawasan Sunter, Jalan Agung Sunter Perkasa VIII, Jakarta, Senin (18/11).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
