REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan penganugerahan Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat 2019. Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginginkan ada ranking atau peringkat kabupaten/kota dari yang terbersih hingga terkotor, sehingga tidak hanya daerah berprestasi yang mendapatkan penghargaan, melainkan sanksi moral bagi daerah yang buruk.
"Kita harapkan nanti ke depan saya minta panitia untuk membuat ranking tidak hanya yang berprestasi tetapi ranking," ujar Tito di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (19/11).
Ia menjelaskan, indeks atau ranking tersebut bisa saja dibuat berbeda antara kabupaten dan kota. Kabupaten/kota yang berada di peringkat terbawah nantinya akan kena sanksi moral ataupun sosial dari para warganya.
Tito mengatakan, apalagi pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara langsung dipilih oleh masyarakat. Sehingga, menurutnya, masyarakat dapat menilai sendiri kepemimpinan kepala daerahnya dalam memujudkan kabupaten/kota yang sehat atau justru sebaliknya.
"Masyarakat akan menilai 'wah di bawah bapak/ibu ini, bupati, wali kota, ternyata kota kita yang paling buruk, paling enggak sehat'. Nanti sanksinya di sana, di samping sanksi moral tadi," kata dia.
Ia menuturkan, kegiatan mewujudkan daerah yang bersih membutuhkan sikap kepemimpinan kepala daerah. Kepala daerah harus memiliki kemampuan atau kompetensi untuk berimprovisasi membuat sistem agar kotanya bersih dan sehat serta menyediakan fasilitas olahraga dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Sehingga, kata dia, setiap pemerintah daerah (pemda) harus melalukan tindakan preventif dan kuratif dalam menangani permasalahan kesehatan. Tak hanya kemampuan, kepala daerah juga harus memiliki kemauan untuk membuat kotanya sehat.
Tito menekankan, jangan sampai kepala daerah memiliki kemampuan tetapi tidak ada kemauan, apalagi kepala daerah yang tidak memiliki kemampuan maupun kemauan menciptakan kabupaten/kota yang bersih dan sehat.
"Jangan sampai yang terakhir, sudah enggak mampu, enggak mau lagi, itu pasti kotanya akan jorok enggak sehat warganya banyak yang sakit juga," tutur dia.
Tito berharap, peringkat kabupaten/kota terbersih dan terkotor menciptakan sistem yang kompetitif demi kepentingan rakyat. Sehingga pemda mewujudkan kota yang bersih dan sehat dengan menyediakan fasilitas penunjang kesehatan terutama di ruang publik yang sudah seharusnya menyediakan toilet bersih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika