Senin 18 Nov 2019 18:20 WIB

Pemerintah Jadikan Teluk Balikpapan Sebagai Ikon Ibu Kota

Kondisi geografis Balikpapan sangat memungkinkan.

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Muhammad Hafil
Perahu nelayan melintas di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (23/10/2019).
Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
Perahu nelayan melintas di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (23/10/2019).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah berencana memanfaatkan Teluk Balikpapan di Kalimantan Timur sebagai ikon ibu kota negara (IKN) yang baru. Kondisi geografis Teluk Balikpapan memang memungkinkan akses transportasi yang lebih singkat, bila ditempuh dari Kota Balikapapan, ketimbang jalan darat menuju lokasi IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa keberadaan Teluk Balikpapan bisa menjadikan alat promosi Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim. Meski begitu, Suharso belum menjelaskan rinci bentuk pemanfaatan seperti apa yang akan dilakukan pemerintah di Teluk Balikpapan.

Baca Juga

"Secara fisik memang kita akan mengeksploitasi teluk itu. Supaya ada keindahan. Untuk menunjukkan kita negara maritim, negara kepulauan. Laut yang masuk ke teluk itu luar biasa bagusnya. Bisa jadi ikon dunia lah," kata Suharso usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di istana, Senin (18/11).

Pemerintah juga menargetkan membentuk badan otorita yang bertugas mengawal pembangunan ibu kota negara (IKN) yang baru pada Desember 2019 nanti. Badan otorita ini akan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres), tanpa harus menunggu rampungnya pembahasan UU IKN.

Suharso menyampaikan, pembentukan dan pemilihan kepala badan otoritas masih harus menyusul diskusi lanjutan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski begitu, ia menegasan bahwa badan ini harus segera dibentuk karena tugasnya mengawal pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

"Badan Otorita paling tidak bulan depan (Desember). Tidak harus menunggu UU. Kepalanya, nanti dibicarakan (dengan presiden)," kata Suharso. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement