REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA --  Pengusaha yang juga mantan calon wakil presiden RI, Sandiaga Uno, mengungkapkan operasional BUMN ke depan hendaknya difokuskan dalam upaya menjaga ekonomi yang dapat berkembang, bertumbuh, serta memberikan keuntungan pada hajat hidup orang banyak.

Sandiaga menuturkan perlu adanya pemisahan secara kompreherensif terhadap fungsi yang dimiliki BUMN, yakni sebagai pelayanan publik maupun untuk menciptakan profit yakni keuntungan dalam bentuk deviden bagi bangsa dan negara.

“Jika pemisahan tersebut dilakukan maka akan tercipta pengelolaan yang baik untuk kepentingan seluruh pihak,” ungkap mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini seusai mengisi acara Seminar dan Diskusi bertajuk 'Jihad Ekonomi melalui Pengembangan UMKM'di Yogyakarta, Kamis (14/11).

Sandiaga tidak mempermasalahkan siapapun yang akan menjadi pimpinan BUMN. Dia meyakini Menteri BUMN, Erick Thohir, telah memiliki pertimbangan atas keputusan yang dipilih. Ia pun mengajak kepada masyarakat untuk tidak cepat berspekulasi dan mengomentari terlebih dahulu sebelum mendengar pertimbangan yang disampaikan.

“Tunggu pertimbangan Pak Erick disampaikan kepada publik, bagaimana bentuk pertimbangannya," tutur Sandiaga.

Siapapun pimpinan yang terpilih, menurut sandiaga, perlu didukung untuk memberikan kemaslahatan berbasis penggunaan Pasal 33 UUD 1945. “Bahwa pengelolaan ekonomi negara dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat,” tutur Sandiaga kepada wartawan.

Saat ditanyai kemungkinan dirinya terpilih menjadi pimpinan BUMN, Sandiaga menegaskan ketidaktertarikan dirinya untuk terlibat. Ia menegaskan ingin fokus pada upaya peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang sedang dilakoni bersama para UMKM dengan membuka peluang usaha.

Sebelumnya diberitakan sejumlah nama seperti Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dikabarkan terpilih sebagai salah satu perusahaan pelat merah sekalipun belum disebutkan secara jelas posisi dan perusahaan apa yang akan dijabat oleh Ahok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika