Selasa 12 Nov 2019 14:05 WIB

Ketua DPRD Sarankan PKS dan Gerindra Satu Suara

Minimnya komunikasi Gerindra dan PKS menghambat pemilihan cawagub DKI.

Rep: Abdurrahman Rabbani/ Red: Ratna Puspita
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/1/2019).
Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyarankan Partai Gerindra dan PKS berbicara terlebih dahulu dalam pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta. Ia menilai minimnya komunikasi kedua partai menghambat pemilihan calon wagub DKI di DPRD.

Edi mengatakan, lambannya pemilihan cawagub DKI karena PKS dan Gerindra sebagai partai pengusung tidak satu suara. PKS telah mengajukan dua nama ke DPRD DKI, yaitu Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan wakil wali kota Bekasi Ahmad Syaikhu.

Baca Juga

Namun, pengajuan dua nama tersebut tidak mendapat persetujuan dari Gerindra. Gerindra menolak sebab keduanya merupakan kader PKS.

Karena itu, Edi menyarankan agar Gerindra dan PKS masing-masing mengajukan satu nama. "Saya lihat Gerindra tidak mau kedua nama yang diajukan PKS, lebih baik dari Gerindra ajukan satu (nama) dan PKS satu,” ujarnya, Selasa (12/11).

Terkait rencana Gerindra mengajukan empat nama, Edi mengatakan, DPRD DKI belum menerima surat dari partai pengusung terkait perubahan dua nama cawagub DKI. "Dari dulu komunikasi antarfraksi baik, majukan saja misalnya satu PKS, satu Gerindra ditaruh di forum DPRD," ujarnya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai ada proses politik yang tak selesai antara PKS dan Gerindra. Hal tersebut menjadi penyebab lambannya proses pemilihan calon wakil gubernur (cawagub) di DPRD DKI Jakarta.

“Proses politik dua partai tak selesai antara PKS dan Gerindra. Makanya berlarut-larut hingga Gerindra usulkan empat calon wakil gubernur,” katanya melalui sambungan telepon, Selasa, (12/11).

photo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno (Republika/Mimi Kartika)

Selain proses politik itu, ia mengatakan, ada hambatan komunikasi antara PKS dan fraksi-fraksi di DPRD DKI. "Jadi rumit," kata dia. 

Secara politik, ia menilai, wakil gubernur DKI sudah menjadi hak milik PKS. Ia pun berpendapat langkah Gerindra mengusulkan empat nama justru membuat situasi makin rumit. 

“Mengapa Gerindra usulkan nama-nama itu? Karena dua calon dari partai PKS dinilai tidak kompeten dan ditolak oleh DPRD, tetapi kan alasan bisa dibuat, yang jelas Gerindra mulai minta lagi posisi wagub. Itu aja,” kata Adi.

Pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Sandiaga Uno belum menemui titik terang. PKS telah mengusulkan dua wagub DKI, yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Namun, tidak ada tindak lebih lanjut dari DPRD sehingga pemilihan pengganti wagub menjadi berlarut-larut. PKS menilai mereka berjuang sendirian untuk mendorong pemilihan segera dilaksanakan.

Pada posisi ini, Gerindra justru mengusulkan nama-nama cawagub. Mereka adalah Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Waketum DPP Gerindra Ferry Juliantono, Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria, dan Sekretaris DPW Gerindra DKI Syaifullah.

“PKS tidak aktif melakukan lobi-lobi kepada seluruh fraksi. PKS sepertinya pasrah dengan situasi politik yang ada. PKS juga terlihat berjuang sendirian memperjuangkan posisi wakil gubernur,” kata Adi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement