REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengklaim tengah menyeriusi permasalahan munculnya desa fiktif yang belakangan viral di berbagai wilayah. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen di Jayapura, Selasa (12/11) mengatakan kini pihaknya tengah mengumpulkan data mengenai permasalahan desa fiktif.
"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendampingi kami sehingga dalam kesempatan ini juga akan melihat semua hal termasuk desa fiktif tersebut," katanya.
Menurut Hery, selain itu juga akan melihat terkait jumlah penduduk, jumlah Orang Asli Papua (OAP) yang ada di Bumi Cenderawasih. "Kami juga akan melihat lebih dalam mengenai penyegaran pemerintahan hingga pemekaran-pemekaran distrik dan kampung," ujarnya.
Dia menjelaskan hingga kini belum ada laporan terkait desa fiktif di Provinsi Papua. Namun hal ini akan menjadi salah satu fokus yang diseriusi. "Dari kabupaten dan kota belum ada laporan yang jelas terkait desa fiktif ini, seperti apa kondisi kampung-kampung, namun kami mencoba melihat secara komprehensif," katanya lagi.
Dia menambahkan jika ditemukan adanya desa fiktif, maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
