REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengatakan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan melibatkan DPR RI, khususnya Komisi I DPR, dalam kegiatan kementeriannya. Kegiatan tersebut seperti pemutakhiran doktrin dan konsepsi pertahanan negara.
"Kami akan undang Komisi I DPR untuk ikut serta dalam kegiatan Kemhan di bulan-bulan akan datang. Bulan Desember kami akan merumuskan pemutakhiran doktrin, strategi, dan konsepsi penyelenggaraan gelar pertahanan," kata Prabowo usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11).
Menurut dia, setelah pemutakhiran tersebut selesai, Kemenhan akan mempresentasikannya kepada Presiden Jokowi pada Januari 2020. Prabowo juga menyampaikan apresiasi terkait RDP dengan Komisi I DPR yang telah menyampaikan masalah pertahanan dan keamanan serta dan rencana-rencana kerja Kemenhan ke depan.
Menurut dia, pendalaman materi RDP yang berlangsung tertutup tersebut, Komisi I DPR menyoroti terkait permasalahan di Papua dan Papua Barat. Sebab, komisi tersebut baru melakukan kunjungan kerja.
"Saya sangat berterima kasih pada Komisi I DPR RI yang sangat tanggap dan pro-aktif memikirkan permasalahan negara, mereka baru saja kembali dari Papua melihat kondisi kesejahteraan prajurit di sana," ujarnya.
Selain itu, menurut dia, Kemenhan dan Komisi I DPR membahas secara mendalam tentang postur pertahanan khususnya mengenai ancaman yang akan dihadapi. Dia menjelaskan, semua potensi ancaman tersebut dirumuskan mendalam bersama dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Kepolisian, dan Kementerian Luar Negeri.
"Kami juga membahas secara mendalam tentang industri pertahanan, kita bisa mandiri di bidang pertahanan kita sangat optimis melihat langkah-langkah kedepan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
