REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Astragraphia Xprins Indonesia (AXI) melalui AXIQoe.com, hadir di Indonesia International Mega Procurement Exhibition & Conference (I-IMPEC) 2nd, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan 6-8 November 2019.
Budi Pramana Ginting, Head of Business AXIQoe.com mengungkap, di era digital sekarang, dinamika ekosistem pengadaan barang tak luput dari peran teknologi, terutama penetrasi internet yang semakin meluas hingga ke kota dan kabupaten.
Laporan e-Conomy SEA 2019 yang dirilis oleh Google dan Temasek telah memperkirakan bahwa Indonesia akan menyumbang sekitar 40% dari pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara di tahun 2019 dengan nilai mencapai US$40 miliar (sekitar Rp565 triliun), meningkat empat kali lipat dibandingkan 2015.
Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi internet tercepat di Asia Tenggara, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mampu menembus US$130 miliar (sekitar Rp1,8 kuadriliun) pada 2025 nanti.
"Tingginya nilai ekonomi digital kita tersebut akan menjadi pendorong bagi pelaku bisnis, khususnya AXIQoe.com," kata dia dalam siaran persnya.
Seiring dengan pelaksanaan I-IMPEC 2019 adalah pertemuan tahunan (RAKORNAS) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan mengangkat tema “Transformasi Pengadaan di Era Digital untuk SDM Unggul Indonesia Maju”.
Selain itu, konferensi dan pameran I-IMPEC 2019 sebagai acara tahunan ini juga mengupas tuntas peluang para investor di sektor industri yang berpengaruh terhadap total Produk Domestik Bruto Indonesia yang menyumbang sebesar 20 persen sebagai pemasuka nasional per-Tahun 2018.
LKPP sendiri dalam laman resminya menyebutkan bahwa pada tahun 2020-2024 LKPP memiliki rencana strategis berupa Cognitive Procurement yang tertuang dalam enam poin yaitu: Sistem Integrasi Pengadaan untuk Perencanaan, Penganggaran, dan Pembayaran; Penguatan Perencanaan Pengadaan Secara Elektronik; Penguatan Sistem Monitoring-Evaluasi; e-Katalog Antarmuka dengan 12 segmen terkait (diantaranya Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia); Sistem Database e-Katalog (kode); serta tampilan baru e-Government Procurement.
Dengan rencana strategis pengadaan tahun depan, nantinya diharapkan dengan dukungan teknologi digital seperti AI maka setiap penyedia akan tahu barang yang dijual, berapa harganya, delivery time, dimana pabriknya, dan instansi pemerintah apa yang membutuhkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika