REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Pemilihan Dewan Pengawas (Dewas) KPK diharapkan diduduki oleh orang-orang tepat sehingga dapat memacu kinerja lembaga antirasuah tersebut. Dewan Pengawas diharapkan tak membuat KPK justru bergerak lambat.
"Intinya, jangan sampai keberadaan Dewas ini justru membuat KPK lambat bergerak, harusnya kehadiran dewan pengawas ini membuat KPK cepat bergerak," kata Anggota Komisi III (Hukum, HAM dan Keamanan) DPR RI Trimedya Pandjaitan di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis (7/11).
Tim untuk seleksi Dewan Pengawas pertama yang akan dibentuk bakal dipimpin oleh Mensekneg Pratikno. Trimedya mengatakan, Dewan Pengawas yang memiliki tenggat sampai Desember 2019 ini akan dipilih oleh Presiden. DPR, kata dia, tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyeleksi Dewan Pengawas.
Lagipula, lanjut Trimedya, bila Dewan Pengawas diseleksi oleh DPR, maka akan menimbulkan kecurigaan lebih kuat kepada DPR. Kendati dipilih presiden, Trimedya berharap pemilihan Dewan Pengawas ini berjalan terbuka.
"Perlu juga orang-orang yang dipanggil untuk Dewas ni, bila perlu diundang wartawan, dipanggil seperti menteri-menteri yang dipanggil itu, Wamen aja dipanggil terbuka," kata Trimedya.
Trimedya menyebut sejumlah kalangan yang dinilainya tepat menjadi anggota Dewan Pengawas. Menurut dia, Dewan Pengawas harus diisi oleh orang kredibel yang mengerti internal dan mekanisme hukum di KPK, namun tak harus di latar belakang hukum.
"Harusnya juga ada orang akademisi, bila perlu juga ada tokoh masyarakat, tidak harus dia latar belakang hukum, harus variatif juga, harus variatif juga yang ada di dewan, apa yang dikatakan, eks komisioner atau ada wartawan boleh juga ada di situ," ucap Trimedya.
Eks Komisioner KPK Antasari Azhar menilai, Dewan Pengawas harus memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait teknis hukum. "Bahaya loh kalau gak ngerti itu. Jadi orang harus tahu teknis hukum. Unsur itu apa, barang bukti. Kapan menjadikan barang bukti, kapan jadi barang rampasan," ujar Antasari, Kamis.
Terkait Dewan Pengawas, Antasari menolak argumen yang menyebut Dewas bakal memiliki Kuasa penuh. Menurut dia, Dewan Pengawas hanya mengawasi tetapi tetap tidak bisa menyentuh substansi. Izin penyadapan yang diberikan oleh Dewan Pengawas dinilai Antasari tak menjadi masalah dalam menghambat kinerja KPK.
"Itu kan administrasi, sekarang pun jaksa pakai izin kok pengadilan, ini Dewas lebih mudah satu kantor," ujar Antasari Azhar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
