REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, tidak mempermasalahkan pihak yang tidak menyetujui rencana pemekaran wilayah Papua. Ia tetap berpendapat, upaya pemekaran tersebut merupakan langkah tepat.
"Kan yang minta pemekaran itu rakyat Papua sendiri ketika ketemu Presiden. Bahwa ada yang tidak setuju ya biasa apa saja pasti ada yang tidak setuju," ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).
Menurutnya, jangankan di Papua, upaya pemekaran di tingkat desa saja pasti ada suara ketidaksetujuan. Ia melihat, upaya pemekaran wilayah Papua, yang rencananya ditambah dua wilayah, merupakan langkah tepat pemerintah.
"Nanti kita lihat. Sekarang belum dimekarkan tapi tampaknya upaya pemekaran itu tepat. Tapi ada setuju, tidak setuju, itu biasa," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Sebelumnya, ia menilai pemekaran provinsi di Papua akan membuat pengelolaan pembangunan bisa dilakukan secara lebih efektif. Saat ini, pemekaran Papua masih dalam tahap pembahasan.
"Sekarang Kementerian Dalam Negeri sedang bicara soal Papua, dalam pengertian bagaimana membangun iklim kondif politik di Papua," kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (29/10).
Pemekaran provinsi, kata dia, juga menjadi pembahasan sehingga nantinya akan ada lebih dari dua provinsi di Papua, selain Provinsi Papua dan Papua Barat. Ia menjelaskan provinsi baru akan dibentuk di Papua.
Meski sebelum itu, pastinya memerlukan analisis secara mendalam, mulai pemetaan geografinya hingga kantong-kantong penduduk.
"Mungkin ditambah dua (provinsi) gitu, ya, tapi nantilah, 'kan harus dianalisis dulu. Akan ada Papua Selatan dan lain lain agar rentang kendalinya dan pengelolaan pembangunan di sana bisa secara efektif," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika