REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR fraksi Partai Gerindra Kamrussamad menanggapi wacana terkait rencana pemekaran provinsi Papua. Menurutnya rencana tersebut perlu dikaji lebih mendalam.

"Rencana pemekaran provinsi Papua Selatan harus dikaji lebih mendalam karena pengalaman pemekaran Papua Barat pada 2003 belum mampu meredam adanya gejolak ditanah Papua hal ini ditandai konflik bersenjata masih terus menelan korban jiwa," kata Kamrussamad kepada Republika.co.id, Sabtu (2/11).

Menurutnya, filosofi pemekaran harus diubah dari distribusi kekuasaan menjadi redistribusi kesejahteraan. Artinya yang harus dimekarkan di Papua adalah pusat pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Sebelumnya ide untuk mengkaji lebih mendalam wacana pemekaran provinsi Papua tersebut juga disampaikan anggota Komisi II Fraksi PDIP Djarot Saiful Hidayat.

Djarot juga meminta wacana pemekaran Papua dikaji lebih mendalam terlebih dahulu. Sebab, alasan pemekaran tidak boleh hanya berdasarkan alasan keamanan.

"Tentu ini kita harus kaji secara mendalam juga, karena tidak boleh grusak-grusuk, alasan-alasan untuk menambah atau memekarkan provinsi Papua," ujar Djarot.

Ia menjelaskan, pemekaran Papua harus mempertimbangkan banyak hal. Beberapa seperti kesejahteraan masyarakat dan pembangunan.

"Tapi lebih penting dari pada itu pendekatan kesejahteraan, pendekatan pemerataan pembangunan, pendekatan percepatan pembangunan. Jadi bukan sekedar persoalan keamanan," ujar Djarot.

Pemerintah berencana melakukan pemekaran wilayah Papua, dengan menghadirkan provinsi baru, yaitu Papua Selatan. Hal ini sudah dipastikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika