jatimnow.com - Kritikan pedas mengalir dari Politisi NasDem untuk Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Kepala Bappeko Eri Cahyadi. PDIP pasang badan membela.
Sebenarnya apa yang membuat PDIP 'kebakaran jenggot'. Berawal dari Politisi NasDem yang juga Sekretaris Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Surabaya Imam Syafi'i, yang menyoroti Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi. Eri dinilai turun ke lapangan karena bakal ikut Pilwali 2020.
"Ini kan mau Pilwali, saya langsung saja, Kepala Bappeko itu sering offside. Hal-hal yang seharusnya dikerjakan Kepala Dinas, langsung dikerjakan sendiri," tegas Imam saat rapat paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Kamis (31/10/2019).
"Sampai masuk-masuk ke kelurahan segala dan menjanjikan ke RW-RW akan mengakomodir programnya. Sampai menjanjikan kalau nggak bisa, bakal mundur. Ini kan nggak bener," tambah Imam.
Imam mengingatkan agar Kepala Bappeko Eri Cahyadi bekerja sesuai tugas dan fungsinya.
"Hanya sampai perencanaan saja. Kalau sudah sampai program atau apa lainnya kan sudah offside," terang mantan Pemred JTV ini.
Imam juga 'menembak' Wali Kota Risma soal dugaan adanya mafia perizinan di Pemkot Surabaya. Saat itu, Wali Kota Risma membantah dan menilai bahwa isu itu hanyalah fitnah.
Wali Kota Risma berharap dirinya tidak terkena fitnah lagi dan jika memang benar ada mafia perizinan, maka dirinya siap bertanggungjawab.
"Bila fitnah itu benar, biar saya dihukum. Tapi kalau fitnah itu tidak benar, saya berharap fitnah itu akan kembali kepada yang memfitnah," tandas Wali Kota Risma saat itu.
Ketua FPDIP DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri alias Kaji Ipuk menyebut bila kritikan Imam itu terlalu berlebihan. Menurutnya, para pejabat Pemkot Surabaya dianggap memang seharusnya turun ke lapangan, karena mereka ditunggu warga untuk menjabarkan program-programnya.
"Bila mana ada masalah di lapangan, bisa segera dicari solusinya agar tidak berlarut-larut," tegasnya saat dihubungi, Jumat (1/11/2019).
"Begitu juga dengan Pak Eri. Beliau turun sampai ke RT dan RW ya memang itu tugasnya sebagai Kepala Bappeko untuk mengetahui aspirasi, mengecek program, sebagai bekal perencanaan pembangunan kota," tambah Syaifuddin.
Syaifuddin menambahkan, salah satu tugas pokok dan fungsi Bappeko adalah melakukan monitoring dan evaluasi di bidang pembangunan kota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika