REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengimbau pemerintah untuk tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan memantik kegaduhan. Hal tersebut dilontarkan menyusul rencana kementerian agama (kemenag) yang akan melarang penggunaan cadar di lingkungan instansi pemerintahan.
"Salah satu tugas pemerintah di antaranya adalah menciptakan keamanan dan rasa aman di tengah masyarakat," kata Anwar Abbas di Jakarta, Kamis (31/10).
Secara pribadi, dia mengaku tidak mempermasalahlan rencana kebijakan tersebut. Namun, dia mengimbau pemerintah dan semua pihak untuk mengedepankan dialog dan musyawarah dalam membahas rencana kebijakan tersebut.
Anwar mengatakan, kajian terkait pelarangan penggunaan cadar itu sebaiknya dilakukan dengan melibatkan banyak pihak terutama para ulama dan ormas-ormas islam yang ada. Dia juga meminta pemerintah untuk tidak membahas isu tersebut dengan ormas yang sangat berkompeten dan berkepentingan untuk membicarakannya," katanya.
"Jadi jalur dialog dan musyawarah menurut saya di dalam menangani masalah yang sangat sensitif ini menjadi suatu keharusan," kata Anwar Abbas.
Seperti diketahui, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan berencana melarang pengguna cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah. Hal itu ia katakan karena alasan keamanan usai penusukan mantan Menkopolhukam Wiranto.
Fachrul mengatakan rencana kebijakan tersebut masih dalam kajian. Namun, dia melanjutkan, aturan itu sangat mungkin direkomendasikan kemenag atas dasar alasan keamanan.
Dia menyampaikan kemenag saat ini tengah mengkaji hal tersebut untuk ditetapkan melalui peraturan menteri agama. Namun ia menegaskan tak pernah berpikir untuk melarang penggunaan cadar.
Fachrul kembali menegaskan langkah ini dipertimbangkan karena semakin banyak pengguna cadar yang menganggap hal itu sebagai indikator keimanan. Menurutnya, banyak pengguna cadar yang menilai orang yang tak bercadar tingkat ketakwaannya lemah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika