REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI menyatakan, tidak etis Gubernur Anies Baswedan membanding-bandingkan gaya kepemimpinan. Anies dinilai tidak perlu menyampaikan pernyataan yang menyindir gaya kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan lebih baik Anies menjaga transparansi rencana anggaran. "Iya, tidak etislah, tidak eloklah, seharusnya menjaga transparansi. Seluruh ASN harus melakukan, tahun depan itu sudah mulai pembangunan," kata Gembong saat dihubungi, Kamis (31/10).
Gembong mengaku tidak masalah dengan gaya kepemimpinan gubernur-gubernur DKI Jakarta. Sebab, ia mengatakan, hal yang penting adalah menjalankan sistem secara transparan.
"Saya menghormati gaya Pak Anies yang begitu, itu memang style beliau seperti itu, kami hormati itu," kata dia.
Namun, ia mengatakan, transparansi dan keterbukaan ini berlaku umum bagi siapa pun. Baik Ahok maupun Djarot Saiful Hidayat, harus melakukan keterbukaan kepada publik.
"Persoalan kan di situ. Saya tidak mau persoalan personal. Tapi bagaimana keterbukaan yang diharapkan publik," kata Gembong.
Gembong menyatakan hal itu terkait pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengatakan tidak pernah marah di publik meski mengetahui ada anggaran aneh. "Bukan soal marah-tidak marah, tapi persoalannya bagaimana prosedurnya yang ada, bisa diikuti seluruh aparaturnya, gitu lo," kata
Jadi, kata dia, ketika ada masalah jangan melempar kepada sistem. "Jangan melempar kebiasaan orang lain, nggak etis juga," kata dia.
Gembong menilai, Anies belum transparan dalam mengelola rencana anggaran. Seharusnya, rencana anggaran diunggah ke situs resmi Pemprov DKI sebelum dibahas agar ada tanggapan dari masyarakat.
"Kalau dulu prapembahasan dipublikasikan. Sebelum membahas pun masyarakat sudah melihat RAPBD," katanya.
Kenapa dipublikasikan zaman itu karena mendapat umpan balik dari masyarakat. Masyarakat tahu duluan, jadi ketika dibahas, ketika program itu tidak tepat sasaran, maka dikomplain publik.
"Maka dalam pembahasan bisa dicoret. Itu yang dulu diharapkan Ahok, kan begitu," kata Gembong.
Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan mengaku sudah mengecek rencana anggaran Jakarta untuk 2020 sebelum ramai sorotan publik. Meski menemukan keanehan, Anies memilih tak mengumbar kemarahan, apalagi mengumumkannya.
Anies sempat mengunggah rekaman video pada 29 Oktober 2019 yang memperlihatkan dia mengumpulkan jajarannya pada 23 Oktober 2019 dan meminta mereka menyisir ulang proses penyusunan anggaran. Acara itu tertutup dari media.
"Saya kerjakan satu-satu kemarin. Tapi saya tidak mencari panggung. Jadi mengerjakan itu tidak kemudian... saya kerjakan," kata Anies.
"Satu-satu saya lihat, tim kami lihat satu-satu. Dan saya panggil semuanya, saya tunjukkan keanehan itu. Saya tidak umumkan ke luar," kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10).
Anies memilih koreksi internal dan tidak mau mengumumkan serta menyoroti anak buahnya secara terbuka karena bisa membuat heboh. Anies tidak mau terlihat memarahi anak buahnya yang salah. Dia mengaku ingin memperbaiki sistem.
"Kalau diumumkan hanya menimbulkan kehebohan. Sebenarnya kelihatan keren sih memarahi anak buahnya, tapi bukan itu yang saya cari, tapi yang saya cari adalah, ini ada masalahnya, ini harus dikoreksi karena mengandalkan manual," kata Anies.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
