REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Humas Pemerintah merupakan ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja Pemerintah. Sepanjang tahun 2019, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut gencar melaksanakan berbagai kegiatan tentang kehumasan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang sangat cepat terutama menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. 

"Pak Dirjen sangat memberikan perhatian pada aspek kehumasan ini. Dan pak menteri pun sudah berikan apresiasi bahwa Hubla (Perhubungan Laut) sangat responsif terhadap berita-berita yang perlu diluruskan, karena saat ini banyak sekali hoax, banyak sekali berita-berita yang merupakan opini-opini bebas tanpa ada data maupun fakta," ucap Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam sambutannya yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha saat menutup acara malam ramah tamah Workshop Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2019 di Yogyakarta, Rabu Malam (30/10), dalam rilis yang diterima Republika.co.id.

Karena itulah, setiap badan publik seperti Ditjen Perhubungan Laut termasuk seluruh UPT di daerah dituntut untuk mampu memberikan akses informasi bagi masyarakat luas karena pada dasarnya informasi merupakan milik publik sehingga sudah selayaknya masyarakat dapat mengakses informasi publik tersebut dengan mudah, cepat, efektif dan efisien.

UPT yang berhubungan langsung dengan masyarakat, kata Arif, perlu memberikan respons yang cepat, maksimal 1 jam pertama sudah ada respons. Dimana respons pertama adalah sampaikan fakta, supaya ada kepastian dari masyarakat dan informasi itu muncul kita yang memang bertanggungjawab keselamatan. 

"Jadi bukan dari masyarakat lebih dulu kemudian disertai dengan opini yang berkembang, kalau kita tidak cepat merespon mereka sudah share ke teman-temannya atau chat group," ucapnya. 

Arif mengatakan, hal utama dalam pelayanan publik adalah bagaimana kita bisa berempati kepada masyarakat. Jadi, pelayanan publik itu yang terutama adalah kita bisa berempati atas apa yang dirasakan oleh masyarakat yang kita layani, kita adalah pelayan masyarakat, untuk memberikan pelayanan kita harus berempati bahwa apa yang dibutuhkan masyarakat itulah yang kita berikan. 

Arif Toha juga memberikan apresiasinya kepada tim Social Media Respons Team (SMRT) bentukan Ditjen Perhubungan Laut yang menjadi garda terdepan dalam pengelolaan informasi. 

"Sekarang sudah jamannya teknologi informasi, sudah jamannya social media, (malam ini) saya mendapatkan baju SMRT, ini merupakan suatu kebanggaan sekali. SMRT merupakan jawaban terhadap kesiapan Ditjen Perhubungan Laut dalam menghadapi tantangan terhadap penyebaran informasi yang bergerak cepat melalui berbagai saluran komunikasi yang salah satunya adalah Media Sosial," katanya. 

Penghargaan PPID Pelaksana UPT

Pada kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan apresiasinya kepada para PPID Pelaksana UPT yang memiliki kinerja baik, dimana terdapat 3 (tiga) kategori utama dalam penilaian penghargaan PPID Pelaksana UPT, yaitu PPID Pelaksana UPT Informatif, PPID Pelaksana UPT Kooperatif dan PPID pelaksana UPT inovatif. 

Adapun pemenang penghargaan PPID Pelaksana UPT sebagai berikut:

1. PPID Pelaksana UPT Informatif Tahun 2019: PPID Pelaksana UPT Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar

2. PPID Pelaksana UPT Kooperatif Tahun 2019: PPID Pelaksana UPT Kantor Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang

3. PPID Pelaksana UPT Inovatif Tahun 2019: PPID Pelaksana UPT Kantor Distrik Navigasi Kelas I Semarang

"Selamat kepada peraih penghargaan PPID Pelaksana UPT Informatif, PPID Pelaksana UPT Kooperatif dan PPID Pelaksana UPT Inovatif, semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi dan pemacu semangat bagi seluruh UPT untuk terus mengembangkan PPID pada unit masing-masing sekaligus mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," pungkas Arif Toha. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika