REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo telah melantik 34 menteri dan 12 wakil menteri, yang di Kabinet Indonesia Maju. Kendati demikian, perombakan kabinet dinilai sangat dimungkinkan untuk terjadi.
Pengamat politik CSIS Arya Fernandez menilai perombakan kabinet atau reshuffle bisa saja terjadi di kepemimpinan kedua Jokowi saat Jokowi memaksimalkan kerja para pembantunya di kabinet. Karena itu, menurut dia, para menteri dan wakil menteri harus siap di-reshuffle bila kinerjanya dianggap kurang memuaskan oleh Jokowi.
"Reshuffle itu mungkin terjadi karena terkait evaluasi, dengan begitu kita butuhkan satu lembaga kepresidenan yang kuat," kata Arya dalam diskusi bertajuk "Kabinet Indonesia Maju dan PR Bangsa", di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (30/10).
Arya memprediksi, kemungkinan reshuffle Kabinet Indonesia Maju akan terjadi di tahun awal. Hal ini disampaikan Arya merujuk pada aktivitas perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi di periode sebelumnya.
"Kalau kita lihat jejak apa yang terjadi pada periode pertama, Pemerintahan Jokowi melakukan tiga kali reshuffle, tahun 2015, masuknya Golkar ada di 2016 dan di 2018, tiga kali," ujar Arya.
Menurut Arya, kabinet yang sudah terbentuk saat ini lebih sekadar mengakomodasi kepentingan partai sehingga Presiden Jokowi memiliki kendala dalam menciptakan ‘dream team’.
“Itu terkendala karena presiden harus melakukan akomodasi yang sangat besar ke partai-partai dan tidak hanya ke partai-partai pendukung pemerintah tapi juga kepada partai partai yang menjadi rivalnya,” ungkap Arya.
Namun, lanjut Arya, kemungkinan reshuffle masih terbuka lebar ketika Jokowi ingin membenahi kabinetnya. Kemungkinan itu bjsa juga terjadi di tahun kedua, setelah mengakomodasi kepentingan partai pendukung.
“Untuk itu, reshuffle juga mungkin terjadi karena mungkin terkait soal evaluasi, dengan begitu kita butuhkan satu lembaga kepresidenan yang kuat, yang dari hari ke hari bisa melakukan, memberikan masukan kepada presiden, evaluasi presiden terkait kabinet ini menjadi terukur. saya kira itu,” ujar Arya.
Dalam diskusi tersebut, anggota Komisi VII DPR RI Arkanata Akram berharap, para menteri dan wakil menteri pada Kabinet Indonesia Maju, terutama yang masuk dalam tim ekonomi, mampu bekerja maksimal untuk dapat mewujudkan visi dan misi Presiden menuju Indonesia Maju.
“Apakah itu sebuah ‘dream team’ atau bukan, saya kira Bapak Jokowi yang juga sudah pernah menjadi Presiden sebelumnya dari 2014-2019 juga memiliki pengalaman yang cukup, pengalaman yang juga tidak bisa dikatakan sedikit, sehingga dia sudah tahu permasalahan apa saja yang akan dihadapi," kata Arkan.
Terkait kemungkinan akan adanya reshuffle pada Kabinet Indonesia Maju, politikus milenial Partai NasDem tersebut memandang hal tersebut menjadi hak prerogatif Presiden untuk menentukannya, berdasarkan kinerja yang dibuktikan. “Itu menjadi hak prerogatif Presiden, sehingga kita kembalikan lagi ke presiden. Tugas kami saat ini adalah selalu mendukung,” ungkap Arkan.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai tim ekonomi yang ditunjuk Presiden Joko Widodo kurang ideal untuk merespon tantangan ekonomi domestik maupun global. “Karena ada tekanan partai politik, kabinet yang harusnya diisi oleh profesional, khususnya kami mencermati bidang ekonomi, yang bisa diandalkan justru hanya satu orang yakni Ibu Sri Mulyani Indrawati,” kata Bhima.
Kendati demikian, tim ekonomi Jokowi perlu diberi waktu untuk membuktikan kinerjanya. Kinerja ini dapat diukur dengan indikator-indikator ekonomi, di antaranya data neraca perdagangan.
“Jadi kalau 100 hari ke depan neraca perdagangan kita tidak membaik dan justru memburuk, defisit perdagangan kita memburuk, maka ini akan menjadi evaluasi untuk melakukan reshuffle kabinet ke depan,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika