REPUBLIKA.CO.ID,
Oleh arif Satrio Nugroho, Sapto Andika Candra
Belasan mobil sedan hitam bernomor polisi dengan huruf depan 'RI' terlihat sudah berjajar di halaman parkir Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen RI, Jakarta, pada Selasa (29/10). Mobil-mobil itu merupakan mobil terbaru para pimpinan wakil rakyat di lembaga legislatif MPR, DPR, dan DPD.
Kendaraan tersebut berjenis Toyota Crown HV 2.5 G-Executive. Sesuai peruntukannya, ada 19 mobil untuk lima pimpinan DPR, 10 pimpinan MPR, dan empat pimpinan DPD. Mobil itu menggantikan Crown Royal Saloon yang dipakai pejabat negara sejak 2009.
Berdasarkan pantauan Republika pada Selasa (29/10) siang, ada 11 mobil yang tampak terparkir. "Sisanya mungkin dipakai," kata seorang petugas keamanan dalam Kompleks Parlemen yang enggan disebutkan namanya.
Toyota Crown HV 2.5 G-Executive dibanderol seharga 6.440.500 yen atau Rp 831.226.860,00 dengan nilai kurs 1 yen setara Rp 129,06. Mobil ini menggunakan mesin A25-FXS berkapasitas 2.487 cc 4 silinder dynamic force engine yang menghasilkan tenaga maksimum 184 PS pada 6.000 rpm dan torsi maksimum 221 Nm pada 3.800-5.400 rpm.
Toyota Crown ini juga mengaplikasikan penggerak elektrik dengan tenaga 143 PS dan torsi 300 Nm sejak pedal gas diinjak. Mobil ini menggunakan baterai jenis nickel-metal hydride(Ni-MH). Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengaku sudah menjajal mobil baru berteknologi hybrid tersebut. "Ya namanya mobil dipakai aja ya kan. Yang penting ada AC, kan gitu," kata Aziz menceritakan penggunaan mobil baru tersebut.
Dia juga menyebut, beberapa mobil sudah dipakai. Terlihat dari jumlah yang terpakir hanya 11 unit. Aziz menyebut, mobil-mobil tersebut sudah diantar ke Kompleks Parlemen sejak Ahad (27/10). Aziz pun menegaskan akan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh negara tersebut untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai wakil ketua DPR koordinator politik dan keamanan.
Selain Aziz, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan juga mengaku sudah menjajal mobil dinas terbarunya. Namun, Syarief mengaku tak terlalu terkesan dengan mobil dinas hybrid yang didistribusikan Toyota Astra Motor (TAM) Internasional tersebut.
Bahkan, mantan menteri koperasi dan UKM ini menilai mobil pribadinya lebih bagus dibanding mobil dinas yang dianggarkan pemerintah sejak pengadaan pada 19 Maret 2019 lalu. "Saya cobain, biasa aja. Mobil saya lebih bagus dari ini. Saya pikir biasa, standar ya. Menurut saya sih ya biasa aja," ujar Syarief.
Jika mobil dinas pimpinan lembaga legislatif sudah bisa mengaspal, berbeda dengan mobil dinas untuk menteri dan jajaran pejabat setingkat Kabinet Indonesia Maju. Para menteri pembantu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin harus bersabar hingga pertengahan November untuk menikmati fasilitas yang disediakan negara untuk menunjang mobilitas mereka.
Setidaknya ada 101 unit mobil dinas baru yang bertipe sama seperti pimpinan lembaga legislatif baru bisa diserahterimakan pertengahan November. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara (Sesmensesneg) Setya Utama mengatakan, mobil baru tersebut sudah tiba di Indonesia dan sedang tahap pengecekan dan penyelesaian administrasi. "Kemungkinan (serah terima) pertengahan November, agar bisa bersamaan menyerahkannya," ujar Setya.
Dia tidak mempermasalahkan bila ada menteri yang memilih menggu nakan mobil pribadinya dibandingkan mobil dinas. Namun, Kementerian Sekretaris Negara menyarankan para menteri dan pejabat setingkat menteri untuk tetap memanfaatkan hak mereka dalam penggunaan mobil dinas. "Untuk acara kenegaraan sebaiknya mereka pakai. Untuk memudahkan akses, dikenali oleh petugas keamanan," katanya.
Sementara, mobil baru yang akan dikendarai Presiden Jokowi baru selesai produksi akhir Desember dan tiba di Indonesia pada Januari tahun depan. Berdasarkan catatan Republika, pemerintah menyiapkan dana pagu sebesar Rp 152,5 miliar dari APBN untuk pengadaan mobil dinas baru untuk menteri dan pejabat setingkat menteri. Lelang tender ini dimenangi PT Astra International Tbk- Tso dengan harga Rp 147,2 miliar. (antara ed: agus raharjo)
Ikuti Whatsapp Channel Republika