REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Nasir Djamil, mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan isu radikalisme secara berlebihan. Terlalu dibesarkannya isu itu, kata dia, dapat menghilangkan sejumlah persoalan yang krusial dan harus mendapat perhatian.
"Menjadikan isu radikalisme, apalagi hanya ditujukan untuk identitas dan agama tertentu, sangat kontradiktif dengan upaya membangun harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (29/10).
Nasir tidak menafikan bahwa perilaku keagamaan yang menyimpang berpotensi menciptakan radikalisme yang menjurus kepada gerakan terorisme. Namun, menurutnya, radikalisme jangan hanya dilihat dari satu aspek saja, melainkan harus ditinjau dari berbagai sudut.
"Saat muncul radikalisme, justru pemerintah harus bertanya ada apa dengan mengapa perilaku sosial menyimpang itu terjadi,” kata Nasir.
Nasir mengaku khawatir, dengan memunculkan isu radikalisme secara berlebihan adalah upaya untuk menutup kelemahan pemerintah mengatasi sejumlah masalah yang kini membutuhkan perhatian yang serius.
Lebih lanjut, saat ini ada sejumlah masalah yang wajib dituntaskan agar pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin bisa berhasil lima tahun ke depan. Misalnya, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat yang semakin lemah, gerakan separatisme di Papua.
Kemudian soal kebakaran hutan seluas 800 ribu hektare yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat setempat, kekeringan dan susahnya mendapatkan air bagi masyarakat yang daerahnya dilanda musim kemarau akut, serta krisis hukum dan supremasi hak asasi manusia.
"Kasihan rakyat Indonesia kalau hanya dijejali dengan isu radikalisme. Padahal, jumlah pelakunya sangat sedikit dan gerakan mereka juga sudah mampu dilumpuhkan oleh aparat kepolisian dan militer,” kata Nasir Diamil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
