REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung ST Burhanuddin kembali menepis isu dirinya merupakan titipan PDI Perjuangan. Ia mengakui dirinya merupakan adik politikus PDIP TB Hasanuddin.
Namun, ia membantah bila hubungan darah itu ada kaitannya dengan penunjukkannya sebagai jaksa agung. Bahkan, ia mengklaim tak segan menindak sang kakak bila korupsi.
"Saya professional. Saya bilang, kantor PDIP saya tidak tau apalagi manusianya. Itu, jadi tidak ada hubungannya dalam tugas pokok saya tidak ada hubungannya dan bagi saya, adik atau kakak saya, (kalau) korupsi tak gebukin," kata Burhanuddin saat melepas acara Gowes Jaksa Menyapa di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Ahad (27/10).
Burhanuddin mengaku tak tahu menahu soal PDI Perjuangan. Ia mengklaim, dirinya tak terkait dengan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.
"Saya bilang gini, saya memang, kalau saya bilang 'oh bukan', lalu mengatakan 'Hasanuddin bukan kakak saya', itu dosa tapi memang (kakak saya)," kata dia.
Burhanuddin menyatakan dirinya merupakan professional murni dari Kejaksaan. Selama empat tahun sebelum ditunjuk Joko Widodo menjadi jaksa agung, Burhanuddin pensiun dari jabatan terakhirnya sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).
"Saya professional murni. Kan saya (pernah) di sini (kejaksaan), lihatlah sepak terjang saya waktu di Datun," ucap Burhanuddin.
Isu 'Titipan PDIP' ini muncul setelah Burhanuddin dilantik. Salah satunya muncul dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.
Ia menyatakan, pilihan ST Burhanudin sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi dikarenakan faktor kedekatan partai politik dan kakaknya TB Hasanudin sebagai kader PDIP.
"Pilihan terhadap Jaksa Agung yang baru sarat kepentingan politik, sama halnya pemilihan Jaksa Agung periode sebelumnya, Prasetyo dari partai Nasdem," kata Saiman.
Tidak hanya Saiman, sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago juga mempertanyakan latar belakang Burhanuddin. Jaksa Agung disebut dari kalangan profesional, kata Irma, ternyata didorong partai politik.
Namun, semua kecurigaan itu dibantah oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). PDIP membantah, ST Burhanuddin masuk ke dalam Kabinet Indonedia Maju lantaran mendaptkan dukung dari partai berlogo banteng moncong putih.
"Itu (Jaksa Agung) di-endorse oleh Pak Jokowi, karena Pak Jokowi yang memutuskan," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto di kediaman Megwati Soekarnoputri di Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (24/10).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
