REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan dirinya diminta Presiden Joko Widodo untuk mengatasi masalah terhadap jaminan kesehatan nasional (JKN) yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK). Masalah tersebut menjadi salah satu dari dua hal utama yang akan difokuskan Kementerian Kesehatan. 

Selain mengatasi masalah BPJSK, Terawan mengatakan pihaknya akan juga menaruh banyak perhatian terkait banyaknya stunting. "Arahan bapak presiden, sesaat sebelum dilantik, beberapa isu kesehatan yang diamanatkan. Ada dua isu utama yaitu masalah stunting, dan kedua adalah masalah jaminan kesehatan nasional atau JKN," kata Terawan, dalam acara serah terima jabatan, di Kantor Kementerian Kesehatan, Kamis (24/10) malam. 

Ia mengatakan, BPJSK dimulai pada era Presiden Joko Widodo. Menurut dia, memang masalah yang ada di dalam BPJSK bukan hal yang kecil sehingga akhirnya mengalami defisit. 

BPJSK, kata Terawan, sangat penting dan diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan jumlah peserta BPJSK setiap tahunnya. Oleh sebab itu, ia menyatakan siap untuk membantu Direktur Utama BPSJK, Fahmi Idris. 

"Untuk itu, mari kita bersama-sama cari solusi bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi saat ini oleh Bapak Fahmi. Jadi kami akan membantu sepenuhnya," kata Terawan menegaskan. 

Ia menambahkan, untuk memulai memperbaiki BPJSK, pada Jumat (25/10) dirinya akan bertemu dengan pihak JKN tersebut. "Jadi semangat untuk mengatasi yang sakit ini memang ada konsekuensinya. Tapi semua akan kita atasi," kata dia lagi.

Selain mengatasi dua hal utama tersebut, Terawan menjelaskan, dirinya diminta presiden untuk mengatasi masalah harga obat dan alat kesehatan yang tinggi. Selain itu, ia juga diminta untuk meningkatkan penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika