REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Ketua DPW PPP Sumbar Hariadi ikhlas kini kursi Menteri Agama tidak lagi diamanahkan kepada kader partai berlambang Ka'bah. Kursi Menag kini diemban oleh Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi yang bukan dari kalangan partai politik, ahli agama dan ormas.
"Posisi menteri termasuk Menteri Agama itu hak hak prerogatif presiden. Kita tidak bisa komentar apa-apa. PPP menerima dengan lapang dada," kata Hariadi kepada Republika.co.id, Kamis (24/10).
Hariadi berharap Fachrul Razi dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Hariadi ingin Fachrul Razi melanjutkan pekerjaan yang selama ini telah dilaksanakan dengan baik oleh menteri sebelumnya Lukman Hakim Saifuddin.
Hariadi menjelaskan, selama ini tidak ada aturan baku bahwa Menteri Agama harus dijabat dari kader partai Islam, ormas Islam atau tokoh ahli agama. Karena dalam sejarah negara Indonesia sebelumnya juga pernah posisi Menag dijabat oleh mantan anggota TNI.
"Menag tak harus dari partai, ormas dan ahli agama. Itu murni hak penentuan oleh presiden," ujar Hariadi.
Selama 10 tahun terakhir PPP selalu mendapat jatah kursi Menteri Agama. Pada kabinet Indonesia Bersatu jilid dua yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono PPP diberi kursi Menteri Agama dan dijabat oleh Suryadharma Ali yang waktu itu juga menjabat Ketua Umum PPP.
Suryadharma tidak menyelesaikan tugasnya hingga akhir pemerintahan SBY karena ia berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejak Juni sampai Oktober 2014, SBY memercayakan kursi Menag ke kader PPP lainnya Lukman Hakim Saifuddin.
Karena dinilai sukses mengembalikan nama baik Kemenag dalam waktu singkat, Lukman Hakim kembali dipercaya presiden berikutnya Joko Widodo melanjutkan tugas sebagai Menag sampai akhir masa kabinet Indonesia Kerja 20 Oktober 2019 lalu.
Pada kabinet Indonesia Maju yang baru saja diumumkan oleh Presiden Jokowi, PPP hanya dapat satu jatah kursi yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas yang dijabat oleh Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.
"PPP Sumbar mengucapkan Alhamdulillah diberi kepercayaan oleh Pak Jokowi kepada Plt Ketum kami (Suharso Monoarfa). Semoga beliau amanah dan mampu menjalankan tugas sebaik-baiknya," ucap Hariadi.
Walau PPP hanya dapat satu kursi menteri, menurut Hariadi bukanlah masalah. Yang terpenting menurut dia PPP tetap ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan di era Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Hariadi mengamini perintah presiden agar anggota kabinet kerja segera bekerja melaksanakan tugas sesuai janji dan program yang dicanangkan Jokowi-Ma'ruf. Ia berharap seluruh anggota kabinet dapat bekerja dengan baik supaya mewujudkan Indonesia menjadi negara maju.
"Sesuai pesan Pak Jokowi supaya kabinet Indonesia Maju segera bekerja. Sama-sama kita lihat susunan kabinet bisa bekerja dengan baik," ucap Hariadi.
Suharso Monoarfa satu-satunya kader PPP yang masuk ke dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf. Sebelumnya, sejak 19 Januari 2015 lalu, alumnus EDP University of Michigan itu menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Monoarfa menjadi Plt Ketua Umum PPP sejak Maret lalu menggantikan Muhammad Romahurmuziy yang juga terjerat kasus hukum oleh KPK. Monoarfa juga pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
