REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seusai dilantik pada Rabu (23/10), para menteri Kabinet Indonesia Maju langsung gerak cepat. Mereka langsung belanja masalah di lingkup tugasnya masing-masing pada hari pertama.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto langsung mengunjungi kantor barunya dan bersilaturahim dengan jajaran Kementerian Pertahanan. Prabowo menuturkan, masih akan mempelajari tugas dan fungsi yang akan dijalankannya selama lima tahun mendatang. "Saya akan belajar dulu situasi yang terakhir, baru kita akan mulai kerja," ujar Prabowo, Rabu (23/10) siang.
Belanja masalah juga di lakukan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah prosesi serah terima jabatan. Ia mengatakan, tugasnya di Kemendagri adalah penyederhanaan, mendukung investasi, reformasi birokasi, serta mengubah kultur pemerintahan agar lebih bersifat melayani.
Salah satunya, mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilka da). Ia optimistis bisa mendorong pilkada berlangsung aman, lancar, dan stabil.
Selain itu, Tito juga mengaku paham arahan Presiden berkaitan dengan data kependudukan yang terintegrasi dengan investasi. Menurut dia, salah satu syarat utama investasi adalah keamanan, kemudian kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan infrastruktur. Mantan kapolri ini mengatakan, investasi cukup kompleks yang juga melibatkan data kependudukan yang menyangkut masalah perizinan.
Misi reformasi birokrasi juga menjadi misi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo. Setelah sertijab, Tjahjo mengaku akan melanjutkan tugas menpan-RB periode lalu terkait reformasi birokrasi.Ia akan meneruskan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang dikenal juga sebagai e-government hingga ke daerah.
Menurut dia, SPBE dibangun untuk efisiensi anggaran dan integrasi aplikasi layanan serta efisiensi penggunaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). "Semakin ke sini, dalam tanda kutip mempercepat reformasi birokrasi. Model seperti ini, jadi dapat menimbulkan gairah di seluruh daerah, menjadi sesuatu yang menarik," kata Tjahjo.
Program-program digitalisasi ini juga akan didorong di sektor agraria dan tata ruang. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menjanjikan, periode 2019-2024 ini, pihaknya akan membuat program digitalisasi pertanahan.
Ia menargetkan, kantor-kantor pertanahan di berbagai daerah bisa berbasis elektronik pada 2025. "Kita juga bikinp rogram digitalisasi pertanahan, mudah-mudahan kantor pertanahan di 2025 sudah berbasis elektronik seperti kantor pertanahan di negara-negara maju," ujar Sofyan.
Selain itu, ia juga menargetkan seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar pada 2025 nanti. Dengan begitu, dapat mengurangi sengketa tanah yang selama ini banyak terjadi di berbagai daerah. Tak hanya itu, masyarakat yang memiliki sertifikat tanah juga dapat memanfaatkannya sebagai jaminan untuk mengakses perbankan.
Sementara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan, prioritas Kementerian PUPR akan fokus pada pemindahan ibu kota baru di Kalimantan. "Ya, ibu kota dulu," ujar Basuki di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (23/10).
Selain itu, Presiden Jokowi juga menginstruksikannya agar menghubungkan infrastruktur yang telah dibangun dengan kawasan-kawasan yang produktif sehingga manfaatnya dapat cepat dirasakan oleh masyarakat. "Tapi, kebersamaan itu yang diperintahkan Pak Presiden mengonekkan yang sudah dibangun dengan kawasan-kawasan yang produktif, yang bisa cepat dirasakan banyak orang," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika