Kamis 24 Oct 2019 05:44 WIB

Tjahjo Janji Rekrutmen CPNS Bebas KKN

Tjahjo ingin perekrutannya dapat menghasilkan ASN yang kompeten dan berintegritas.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Ratna Puspita
Proses serah terima jabatan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo di Gedung Kementerian PAN-RB, Jakarta, Rabu (23/10).
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Proses serah terima jabatan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo di Gedung Kementerian PAN-RB, Jakarta, Rabu (23/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan proses perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dibuka pada akhir bulan ini. Ia menjanjikan dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut bebas dari unsur korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

"Kami minta semua pihak rekrutmen CPNS ini secara adil dan terbuka, tanggungjawab tidak ada KKN. Nanti ditanggungjawabkan, ditempatkan di lokasi yang ada," ujar Tjahjo di Gedung Kementerian PAN-RB, Jakarta, Rabu (23/10).

Baca Juga

Ia ingin perekrutannya dapat menghasilkan ASN yang kompeten dan berintegritas dalam tugasnya. Sebab, ASN merupakan salah satu hal yang harus diperbaiki dalam mewujudkan reformasi birokrasi.

"Pergerakan dalam menata ASN berbagai hal dibangun untuk tata kelola pemerintahan yang smart, terbuka, sehingga bisa dirasakan oleh negara maju yang penuh inovasi pada masyarakat memberikan pertumbuhan daerah dari berbagai sektor," ujar Tjahjo.

Usai menjalani serah terima jabatan di Gedung Kementerian PAN-RB, ia mengaku siap melanjutkan program-program yang sebelumnya ada di lembaga tersebut. Tjahjo juga akan melanjutkan reformasi birokrasi yang juga menjadi salah satu visi-misi Jokowi.

"Tugas kami satu, membangun tata kelola pemerintah yang semakin efisien dan efektif, dalam tanda kutip mempercepat proses reformasi," ujar Tjahjo.

Ia juga akan meneruskan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikenal juga sebagai e-government. Di mana nantinya akan diterapkan di jajaran pemerintahan pusat dan daerah.

Menurutnya, SPBE dibangun untuk efisiensi anggaran dan integrasi aplikasi layanan. Selain itu, efisiensi penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

"Semakin ke sini, dalam tanda kutip mempercepat reformasi birokrasi. Model seperti ini, jadi dapat menimbulkan gairah di selutruh daerah, menjadi sesuatu yang menarik," ujar Tjahjo.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement