REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Politik LIPI Firman Noor menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju setelah 100 hari pertama kerja. Ia meminta Jokowi tegas dan disiplin menentukan target yang akan dikejar kabinet dalam 100 hari ke depan.
“Jadi era 100 hari ini adalah era membuat target-target itu, apakah bisa tercapai atau tidak,” ujar Firman usai diskusi Salemba Policy Center di gedug Rektorat Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).
Ia mengatakan, target-target menteri yang ditentukan harus jelas dan terarah. Misalnya, pembangunan ekonomi dan investasi yang jadi fokus pemerintahan itu harus sudah ditentukan target jangka pendek dan jangka panjangnya.
Menurut dia, proposal dan konsep-konsep ekonomi sudah harus dituangkan menjadi program berkala dalam tiga bulan, enam bulan, setahun, dua tahun, dan seterusnya. Kemudian setelah menentukan target, Jokowi juga harus mengevaluasi kinerja para menteri.
“Kalau memang ada target dan jauh dari target Menteri seperti itu sebaiknya jangan dilanjutkan,” kata Firman.
Ia mengaku khawatir apabila menteri tidak dievaluasi, maka kasus Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi akan terulang di kabinet baru ini. Evaluasi menjadi upaya mengukur kinerja menteri, pembantu presiden melaksanakan tugas pemerintah.
“Kalau itu tidak ada nanti gimana mengukurnya, bisa jadi kayak Imam Nahrawi lagi, sudah hancur-hancuran di Sea Games, PSSI gagal, ujungnya korupsi pula itu pasti jangan sampai terulang karena menyedihkan,” tutur Firman.
Firman menegaskan, keberhasilan pemerintah secara keseluruhan berada di tangan presiden sehingga presiden harus mampu mengontrol jajaran menteri. “Bahwa pada akhirnya bola ada ditangan presiden, presiden yang meracik dan presiden yang menjalankan. Ini juga merupakan ujian apakah dia the real president or not?” ungka Firman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika