REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tjahjo Kumolo resmi menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Jabatan tersebut resmi diembannya usai pelantikan menteri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10).
Usai menjalani serah terima jabatan di Gedung Kementerian PAN-RB, ia mengaku siap melanjutkan program-program yang sebelumnya ada di lembaga tersebut. Tjahjo juga akan melanjutkan reformasi birokrasi yang juga menjadi salah satu visi-misi Jokowi.
"Tugas kami satu, membangun tata kelola pemerintah yang semakin efisien dan efektif, dalam tanda kutip mempercepat proses reformasi," ujar Tjahjo di Gedung Kementerian PAN-RB, Jakarta, Rabu (23/10).
Ia juga akan meneruskan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikenal juga sebagai e-government. Di mana nantinya akan diterapkan di jajaran pemerintahan pusat dan daerah.
Menurutnya, SPBE dibangun untuk efisiensi anggaran dan integrasi aplikasi layanan. Serta efisiensi penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
"Semakin ke sini, dalam tanda kutip mempercepat reformasi birokrasi. Model seperti ini, jadi dapat menimbulkan gairah di selutruh daerah, menjadi sesuatu yang menarik," ujar Tjahjo.
Tjahjo mengaku tidak asing dengan kerja dan progran dari lembaga baru yang ia pimpin saat ini. Ia pun meminta kerjasama dari jajaran Kementerian PAN-RB untuk membantunya selama lima tahun ke depan.
"Mari kita memeras pikiran dan tenaga, saya kira perlu pemataan dan kita ingin memiliki peran lebih besar," ujar Tjahjo.
Sementara itu, Syafruddin juga mengajak jajaran Kementerian PAN-RB untuk membantu kerja dari Tjahjo. Agar visi-misi Presiden Joko Widodo dalam bidang aparatur negara dan birokrasi dapat tercapai.
"Mudah-mudahan apa yang kita capai dapat bermannfaat dan sekaligus saya berpesan kepada jajaran Kementerian PAN-RB memberi bantuan kerjasama kepada Pak Tjahjo," ujar Syafruddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika