REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ombudsman Republik Indonesia (ORI) khawatir penunjukan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi (Mendikbud-Dikti) akan meninggalkan persoalan-persoalan yang ada selama ini. Menurut ORI, penunjukan Nadiem merupakan sebuah terobosan yang "radikal".

"Saya kira ini terobosan yang agak radikal gitu ya kalau melihat latar belakang mendikbud-nya. Kami khawatir itu akan meninggalkan sisa-sisa persoalan yang tak terselesaikan," ujar anggota ORI, Ahmad Suadi, di ORI, Jakarta, Rabu (23/10).

Permasalahan-permasalahan itu, di antaranya berupa pemerataan fasilitas pendidikan dan zonasi. Menurut Ahmad, sejak negara ini merdeka hingga tiga tahun ke belakang, fasilitas pendidikan, baik itu fasilitas di sekolah maupun tenaga pendidik, itu masih bersifat sentralistik.

"Akibatnya fasilitas pendidikan itu hanya teprusat di beberapa wilayah. Termasuk kualitasnya. Tiga-empat tahun terakhir didorong untuk pemerataan tapi sama sekali belum cukup berhasil," katanya.

Ahmad mengatakan, masih ada daerah yang tidak menyediakan sarana pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). Terlebih, di daerah kepulauan di Indonesia bagian timur dan pegunungan di Papua. "Pemerataan masih jadi problem besar untuk anak-anak sekolah bisa mengakses fasilitas pendidikan," kata dia.

Nadiem hari ini diumumkan sebagai mendikbud di Kabinet Indonesia Maju. Semula, Nadiem diprediksi banyak pihak akan menduduki Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau bidang lain yang cocok dengan latar belakangnya sebagai pendiri dan CEO Gojek.

Ikuti Whatsapp Channel Republika