REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo agar menyelesaikan perbedaan cara pandang nelayan dengan pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang selama ini diterapkan. Presiden juga meminta Edhy agar memperbaiki hubungan antara pemerintah dengan para nelayan.

"Yang jelas perintah Pak Presiden dua hal kepada saya, untuk memperbaiki hubungan dengan para nelayan yang katanya selama ini ada perbedaan antara penilaian pemerintah dan penilaian nelayan itu sendiri," jelas Edhy di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (23/10).

Selain itu, Presiden juga meminta agar Menteri KKP meningkatkan budidaya perikanan. Lebih lanjut, Edhy juga menyoroti kebijakan mantan Menteri KKP sebelumnya terkait penenggelaman kapal yang dinilai melanggar aturan.

Menurutnya, jika penenggelaman kapal yang melanggar aturan dilaksanakan untuk menjaga kedaulatan negara, maka tindakan itu perlu dilakukan.  "Ada orang yang sudah diingatkan sudah dilaksanakan melakukan pelanggaran gitu ya kita harus lakukan kenapa karena ini jalan terakhir. Tidak ada negosiasi apa pun dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan negara ini," jelas dia.

Namun, kebijakan penenggalaman kapal ini merupakan opsi terakhir. Menurutnya, pemerintah perlu mengedepankan pembinaan hukum kepada masyarakat. Sebab, lanjutnya, tak semua nelayan memahami aturan-aturan yang diterapkan.

"Jangan langsung dihkum. Ini yang mau kita jalankan. Jangan tiba-tiba hukum hukum hukum tapi solusinya apa. Karena mereka inikan perlu pembinaan. Tidak semua nelayan ini memahami. Ada yang terpaksa karena hanya dia harus menyekolahkan anaknya butuh uang," ucapnya.

Edhy pun akan membahas lebih lanjut mengenai kebijakan penenggelaman kapal ini dengan Jaksa Agung dan Kapolri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika