REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumatra Barat, Shofwan Karim mengatakan penunjukan Jenderal Purnawirawan TNI Fachrul Razi menjadi Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo-Ma'ruf Amin bukanlah suatu hal yang mengejutkan. Shofwan  menilai jabatan Menteri Agama bukan lagi jabatan sakral harus diisi oleh orang ahli agama melainkan dapat dijabat oleh sosok yang lihai dalam manajerial untuk mengatur kehidupan beragama di Indonesia.

"Ini saya sebut desakralisasi Kementerian Agama. Kementerian Agama bukan lagi suatu hal yang suci di kehidupan sekarang. Karena Kementerian Agama itu manajemen di bidang pembangunan keagamaan. Dia bukan orang yang menghalal haramkan, yang mewajibkan mensunahkan, tapi itu manajemen untuk mengurus sesuai dirjennya," kata Shofwan kepada Republika, Rabu (23/10).

Shofwan percaya Fachrul Razi orang yang kompeten di bidang manajemen. Karena selama ini dia dikenal sebagai jenderal di korps TNI dan pernah menjabat sebagai Wakil Panglima TNI.

Shofwan menyebutkan tidak ada aturan yang mewajibkan Menteri Agama harus dari kalangan ahli agama, ormas atau partai politik tertentu. Pada zaman orde baru kata Showan, Presiden Soeharto pernah memercayakan Menteri Agama kepada Alamsjah Ratoe Perwiranegara sejak  1978 sampai 1983. Sama dengan Fachrul Razi, Alamsjah juga berlatar belakang sebagai Jenderal Purnawirawan TNI. Kemudian di sejak 1993 sampai 1998, Soeharto mempercayakan Menteri Agama kepada Tarmizi Taher yang punya latar belakang Laksamana Muda TNI AL.

"Sah-sah saja kalau Menteri Agama sekarang itu dijabat oleh orang yang bukan berlatar belakang ahli agama," ucap Shofwan.

Shofwan juga memaklumi Presiden Jokowi masih dalam semangat kabinet kerja walau sekarang sudah berganti nama menjadi Kabinet Indonesia Maju. Karena itulah kata dia Jokowi menempatkan orang-orang yang mampu bekerja dan punya kemampuan manajerial seperti Fachrul Razi di posisi Menteri Agama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika