REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Budi Karya Sumadi (BKS) diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tetap menjadi Menteri Perhubungan. BKS memang menjabat posisi yang sama hingga akhir periode Kabinet Kerja 2014-2019.
Usai bertemu Jokowi, Budi mengungkapkan bahwa ia mendapat amanat untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur logistik dan membangun konektivitas antarpulau.
"Secara khusus bagaimana mendukung pariwisata dan mendukung bagaimana logistik bertambah baik. Jadi saya ditugaskan utnuk melanjutkan tugas saya sebagai menteri perhubungan," kata Budi Karya, Selasa (22/10).
Budi mengaku memutuskan untuk menerima amanat sebagai menteri perhubungan lantaran melihat bahwa masih banyak tantangan di sektor transportasi. Khususnya, kata ia, dalam menghubungkan berbagai destinasi pariwisata kepulauan, seperti Raja Ampat di Papua Barat dan Labuan Baju di NTT.
"Secara khusus disampaikan bahwa koordinasi menjadikan pariwisata dan logistik ini lebih baik dan ditingkatkan sehingga kita harapkan kerja sama pariwisata, perhubungan ditngkatkan," katanya.
Dalam perbincangan dengan Presiden Jokowi, Budi mengaku sempat membahas mengenai proyek kereta cepat, meski tidak rinci. Selain itu, Budi juga diajak berbicara mengenai kelanjutan program tol laut.