REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bergabungnya Partai Gerindra ke dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin membuat dukungan untuk kubu oposisi semakin berkurang. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sejak awal menasbihkan diri sebagai oposisi berharap ada partai lain yang juga merapat ke barisannya.
"Jadi PKS tetap berharap tidak sendirian dalam oposisi, tetapi kalaupun harus memerhatikan itu kami berharap akan membuka komunikasi dan sinergi dengan teman-teman," ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10).
Ia menjelaskan, PKS sesungguhnya percaya diri secara matematis untuk menjadi oposisi. Sebab secara tidak langsung, untuk "melawan" pemerintahan dengan jumlah oposisi yang sedikit akan terasa sulit.
"Tetapi kan politik tidak matematis, saya mencatat belakangan ini ada satu hukum besar hukum sentimen publik. Ketika publik bersatu punya keinginan dan sentimen, ternyata itu sangat powerful," ujar Mardani.
Menurutnya, itu terbukti ketika masyarakat bersatu untuk menolak sejumlah poin yang kontroversial dari Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Padahal saat itu, hampir seluruh fraksi di DPR mendukung adanya undang-undang tersebut.
"Kalau pemerintah sebesar apapun tidak bisa mengelola, maka akan muncul. Karena ini memang hakikatnya demokrasi kedaulatan ada di tangan rakyat ketika terwadahi dalam sistem ketatanegaraan politik," ujar Mardani.
Meski begitu, ia tetap menghargai keputusan Partai Gerindra bergabung dengan kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Sebab, hal seperti itu merupakan hal lumrah dalam berpolitik.
Ia juga berharap, partai lain pendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga berada dalam peron oposisi. Agar mekanisme check and balance kepada pemerintahan tetap terjaga.
"Tetap berdoa dan berharap semua partai politik pendukung Prabowo-Sandi ada di barisan kami oposisi. Ini yang sehat buat demokrasi, ini yang sesuai dengan logika demokrasi," ujar Mardani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika