REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizkyan Adiyudha, Febrianto Adi Saputro, Nawir Arsyad Akbar, Antara
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengucapkan selamat datang kepada Partai Gerindra. Ucapan selamat menyusul Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang akan dipilih sebagai menteri dalam Kabinet Kerja Jilid II.
"PDI Perjuangan sesuai fatsoen politik dan tata pemerintahan yang berlaku, menghormati hak prerogatif Presiden. Selamat datang kabinet gotong royong nasional," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Senin (21/10).
Dia mengatakan, keputusan Jokowi merangkul Gerindra dan memberi tempat di kabinet dimaknakan dalam konsolidasi ideologi, politik, serta pemerintahan. Hal itu, lanjutnya, juga menandakan bekerjanya semangat rekonsiliasi hingga terbentuk satu kekuatan nasional yang kuat dan efektif guna menghadapi tantangan eksternal khususnya ancaman krisis ekonomi global.
"Kuatnya pemerintahan, tentunya berdampak pada stabilitas politik nasional sebagai syarat penting percepatan kerja pembangunan ekonomi nasional," katanya.
Hasto yakin, keputusan Jokowi untuk memasukan Gerindra serta ketua umumnya ke dalam koalisi tidak akan mengganggu harmonisasi Koalisi Indonesa Kerja (KIK). Dia mengaku melihat kalau ketua umum partai KIK menghormati keputusan Jokowi. Terlebih, dia menekankan, penunjukan menteri merupakan prerogatif presiden.
"Mereka juga akan memahami pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh presiden ketika memutuskan untuk memperluas Indonesia kerja. Karena semangat gotong royong inilah yang sebenarnya menjadi jiwa bagi bangsa," katanya.
Meski begitu, PDIP menilai bahwa demokrasi yang sehat memiliki posisi politik partai yang bergerak di luar maupun di dalam pemerintahan. Jelasnya, berada di luar pemerintahan memiliki peran penting guna menyiapkan opsi kebijakan politik.
Mantan sekretaris tim pemenangan Jokowi itu mengatakan, opsi disiapkan agar rakyat memiliki gambaran akan kebijakan politik mana yang lebih baik antara partai penguasa dan oposisi. Lanjut dia, kebijakan alternatif juga penting dan berkontribusi meningkatkan kualitas demokrasi.
Dia lantas menyinggung konsistensi sikap politik yang dimiliki setiap partai. Menurutnya, format koalisi ideal adalah yang dibangun sebelum dan sesudah pemilu seharusnya sama.
"Penambahan koalisi pasca pemilu hanya dilakukan karena rasionaliras konsolidasi ideologi dan politik," katanya.
Adapun, Partai Nasdem menerima dengan lapang dada atau legawa terkait kemungkinan Partai Gerindra mendapatkan dua kursi menteri dalam Kabinet Kerja Jilid Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Kemungkinan Gerindra dapat dua jatah menteri dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf masih dalam batas kewajaran.
"Saya rasa ini masih dalam batas toleransi (Gerindra dapat dua menteri)," kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menanggapi kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Edy Prabowo ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10).
Menurut dia, Presiden Jokowi punya alasan yang lain mengapa Gerindra dapat masuk dalam pemerintahan. "Mungkin Pak Jokowi melihat dari berbagai sisi mengapa Gerindra masuk dalam koalisi pemerintah," tuturnya.
Partai Nasdem pun menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi terkait susunan Kabinet Kerja Jilid II ini karena itu merupakan hak prerogatif presiden. "Kita di Nasdem sami'na wa atho'na," ujar Willy.
Terkait berapa jumlah menteri yang akan didapat oleh Nasdem, tambah dia, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Sebagai partai pendukung, tambah dia, Nasdem akan terus mengawal pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin.
Hal itu juga berulangkali ditegaskan oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bahwa NasDem mendukung tanpa syarat pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin. "Sikap itu menjadi pedoman dan landasan bagi NasDem," ucapnya.
Politikus Partai Nasdem Rachmat Gobel juga mengomentari terkait kedatangan Prabowo Subianto ke Istana Senin (21/10). Ia tak mempermasaahkan terkait kemungkinan Prabowo bakal jabat menteri pemerintahan di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Enggak ada masalah. Saya kira Pak Jokowi punya pertimbangan-pertimbangan yang baik," kata wakil ketua DPR tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Seusai bertemu Jokowi di Istana kemarin, Prabowo Subianto mengisyaratkan ada dua kader Partai Gerindra yang masuk dalam kabinet. Selain dirinya, kemungkinan Edhy Prabowo juga akan masuk dalam kabinet.
"Yang dipanggil dua jadi berapa kira-kira," kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin sore.
Keduanya datang ke Istana Kepresidenan secara bersamaan dan keluar pun bersamaan. Keduanya juga mengenakan kemeja putih sebagaimana calon menteri dan calon pembantu Presiden yang dipanggil sebelumnya. Baik Prabowo Subianto maupun Edhy Prabowo tidak banyak memberikan keterangan kepada wartawan, namun memilih menyerahkan kepada Presiden.
Respons PKS
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsyi memahami sikap Prabowo Subianto yang memilih ikut mengambil bagian dari kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Ia mengetahui, bahwa sosok Prabowo adalah orang yang susah menolak jika diminta untuk membantu membangun bangsa.
"Kesiapan beliau untuk bantu kabinet adalah pilihan sikap yang kita pahami. Barangkali beliau berpikir banyak hal yang bisa dikerjakan dalam kabinet," kata Aboe dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Senin (21/10).
Menurutnya, pilihan tersebut tentu ada risiko yang akan diterima Prabowo dan Gerindra. Ia beranggapan, para pendukung Prabowo justru lebih suka jika yang kalah memainkan peran sebagai oposisi.
"Karena hal itu dibutuhkan untuk menjaga pemerintahan, agar ada pihak yang menjalankan fungsi checks and balances," ujarnya.
Bisa jadi, imbuhnya, Prabowo sudah menghitung risiko tersebut. Oleh karena itu, Prabowo dan Gerindra harus siap jika nanti para pendukungnya masih konsisten memilih untuk menjadi oposisi.
"Karena itu semua juga dilakukan untuk kebaikan bangsa dan negara ini," ucapnya.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) menceritakan bahwa Menteri Sekretaris Negara Pratikno sempat menawari partainya untuk masuk ke dalam koalisi. Namun, ia menolak demi menjaga marwah demokrasi di Indonesia.
"Ngapain kemarin kompetisi ada dua capres kalau ujung-ujungnya hanya satu juga. Ya berkompetisi itu ada konsekuensinya. Jadi kami ingin menyelamatkan demokrasi," ujar HNW di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/10).
Ia menjelaskan, dalam sebuah pemerintahan butuh sosok yang mengawasi dan mengkritisi kerja mereka. Agar dalam lima tahun ke depan terdapat mekanisme checks and balances.
"Jadi kami ingin menyelamatkan marwah demokrasi, kami ingin menghadirkan demorkasi yang rasional, yaitu ada checks and balances," ujar HNW.
Ikuti Whatsapp Channel Republika