REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP Arteria Dahlan mengatakan pihaknya tidak mau menambah beban Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penentuan kabinet. PDIP menyerahkan sepenuhnya penentuan menteri termasuk jumlah untuk masing-masing partai koalisi kepada Jokowi.
"PDIP serahkan kepada Pak Jokowi, lami menyadari itu hak prerogatif Bapak Jokowi. Apa pun itu, harus kita hormati sebagai sikap politik Pak Jokowi. Kami tidak mau menambah beban pikiran Pak Jokowi," ujar Arteria di Jakarta, Sabtu (19/10).
PDIP, kata dia, tidak menuntut jumlah menteri yang banyak kepada Jokowi. Namun, kalau berbicara keinginan, lanjut dia, PDIP tentunya ingin mendapatkan jatah menteri yang lebih banyak sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja-kerja kader, pengurus, dan pendukung dalam memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.
"Apalagi perolehan suara PDIP dan Jokowi sangat linier dibandingkan partai lainnya. Kalau suara PDIP naik, pasti suara Pak Jokowi-nya naik. Kemudian, bagaimana konsistensi kami melakukan fungsi-fungsi pemenangan sampai detik terakhir pemilu. Jadi, wajar jika kami ingin yang lebih banyak," jelas dia.
Lebih lanjut, PDIP mempersilakan Jokowi memilih menteri kabinet yang nyaman bagi Jokowi, pekerja keras, tahu kondisi lapangan dan obyektif. Para menteri diharapkan juga memiliki kemampuan eksekutorial untuk menerjemahkan ide, gagasan, dan pesan Jokowi menjadi program yang konkret dan realistis.
"Banyak tokoh hebat di PDIP. PDIP ini pabrik bagi para pemimpin. Hampir 70 persen kepada daerah Indonesia hasil didikan PDIP. Silakan Pak Jokowi memilih," kata Arteria.
Sebelumnya, politikus PDIP Masinton Pasaribu mengungkapkan sejumlah kriteria menteri ideal untuk mengisi kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin lima tahun mendatang. Masinton menyebut para menteri mendatang jangan punya agenda sendiri di luar agenda pemerintah.
"Pertama, harus punya karakter kuat. Jangan kerja sambil pencitraan saja," ujar Masinton saat mengisi diskusi di Kedai Tempo, Utan Kayu, Jakarta Timur, Jumat (18/10).
Kriteria kedua, lanjut dia, menteri mendatang harus memiliki keberanian. Termasuk, keberanian untuk mengambil kebijakan yang tidak populis.
Menteri mendatang diminta tetap jalan terus jika kebijakannya tidak populer di mata masyarakat. "Lanjut saja kalau memang dirasa dan diyakini baik. Contoh saat Presiden Jokowi mencabut subsidi BBM untuk dialihkan ke sektor infrastruktur," ungkap Masinton.
Dia mengingatkan agar jangan sampai menteri nantinya bersembunyi di balik ketiak Presiden saat mengambil kebijakan tak populis. Ketiga, menteri mendatang harus memiliki komitmen dan loyalitas tinggi ke Presiden. Terlebih, kata dia, saat ini memasuki periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.
Keempat, menteri mendatang harus mampu bersiasat dengan baik dalam menjalankan tugasnya dan dihadapkan pada kepentingan politik. "Jangan melakukan guntingan dalam lipatan. Bekerjalah profesional," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika