REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membantah ditawari menjabat kembali sebagai menteri saat dirinya beberapa hari lalu dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke Istana. Budi mengaku dipanggil Presiden untuk melaporkan mengenai kemajuan dan kondisi terkini sejumlah infrastruktur perhubungan di berbagai daerah.
Menurut Budi Karya, Presiden Jokowi rutin memanggil dan menanyakan dirinya untuk mengetahui lebih lanjut beberapa infrastruktur transportasi. Infrastruktur tersebut, yakni Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, Pelabuhan Patimbandi Jawa Barat, Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta, serta sejumlah infrastruktur lain.
Dia mengatakan, pemanggilan Jokowi kepada dirinya setiap saat adalah hal yang biasa selaku pembantu presiden dan wajar jika Presiden menanyakan kinerja pembantunya. "Secara reguler selalu menanyakan progres pelabuhan dan bandara kepada saya dan saya sampaikan kondisinya serta progresnya," kata Budi Karya kepada pers saat menyampaikan Capaian Kinerja Kementerian Perhubungan Kabinet Kerja Jokowi-JK Tahun 2014-2019 di Jakarta, Sabtu (19/10).
Seperti Bandara Kertajati, Budi Karya menyampaikan ke Presiden mengenai rencana akan dijadikan pusat logistik terbesar dan tidak lagi pusatnya berada di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Untuk mewujudkan Bandara Kertajati menjadi pusat logistik terbesar, katanya, dirinya sudah bertemu dan membahas dengan pemangku kepentingan seperti PT Angkasa Pura II (Persero), Pemprov Jawa Barat, serta swasta.
Dalam konferensi pers yang dihadiri seluruh pejabat eselon I Kementerian Perhubungan tersebut, Budi Karya juga menyampaikan sejumlah kinerja yang dicapai saat dirinya menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Kinerja itu baik dari sisi darat, laut, udara, badan penelitian dan pengembangan, Badan Pengelola Jabodetabek, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika